JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Progres penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh Sumut 2024 cukup mengkhawatirkan setelah diketahui pembangunan venue untuk pesta olahraga Tanah Air ini belum tuntas.
Padahal PON XXI Aceh Sumut 2024 sudah dijadwalkan akan digelar pada September 2024 di dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan kekhawatirannya terkait pembangunan sarana PON XXI ini yang belum tuntas.
Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana yang besar, tetapi sayangnya masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia dalam kegiatan Reses Tim Komisi X DPR RI, di Kota Medan Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung.
“Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas.
“Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
BACA JUGA: Bey Targetkan Cabor Dayung Raih 15 Medali Emas di PON XXI Aceh-Sumut
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19.
“Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. Harapan dalam penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena PON ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi.
“Belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya.
“Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ledia mengatakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, tetapi untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
(Aak)
