JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Kekecewaan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat (Jabar) terhadap pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dengan mendorong menyuarakan hak interpelasi.
Upaya ini dianggap penting, untuk meminta klarifikasi atas sikap Gubernur yang dinilai merendahkan marwah lembaga legislatif.
Fraksi PDIP DPRD Jabar menilai, Dedi Mulyadi sebelumnya tidak menunjukkan semangat kerja sama antar lembaga, bahkan terkesan mendiskreditkan DPRD sebagai mitra eksekutif dalam pembangunan Jabar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat menegaskan, hak interpelasi akan terus dibahas dan didorong dalam rapat fraksi. Tujuannya, untuk meminta klarifikasi langsung dari Gubernur atas pernyataannya yang dianggap melecehkan.
“Sebagai pemimpin provinsi, seharusnya pemerintahan dibangun atas dasar trias politika. Eksekutif dan legislatif harus bersinergi, bukan saling menjatuhkan,” ujar Doni dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/05/2025).
BACA JUGA:
Gibran Colek Dedi Mulyadi saat Pidato di Muktamar PUI
Tanggapi Walk Out PDIP, Ketua DPRD Jabar: Beri KDM Kesempatan
Ia menilai, pernyataan mantan Bupati Purwakarta itu tidak hanya menyerang DPRD, melainkan juga menyentuh martabat para wakil rakyat secara personal.
“Kalau lembaganya dilecehkan, otomatis anggotanya juga dilecehkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Doni mengatakan, jika Gubernur Dedi Mulyadi tidak menganggap peran DPRD, maka tak perlu ada lagi pembahasan Perda bersama DPRD.
“Silakan saja kalau memang tidak butuh DPRD. Urus sendiri APBD, buat sendiri Raperda. Jangan libatkan kami,” katanya dengan nada kesal.
Lebih lanjut, Dony menegaskan, Fraksi PDIP bisa saja memilih untuk tidak ikut serta dalam pembahasan Raperda apapun jika tidak ada itikad baik dari Gubernur untuk mengklarifikasi pernyataannya.
Ia juga menampik anggapan bahwa hanya Gubernur yang ingin Jabar berkembang. Menurutnya, seluruh anggota DPRD memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap kemajuan daerah.
“Bukan hanya KDM yang ingin Jabar maju. Tapi seluruh anggota DPRD juga punya cita-cita yang sama,” pungkasnya.
(Saepul)