BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memutuskan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun sebagai solusi jangka menengah menghadapi tekanan fiskal.
Keputusan tersebut diambil setelah kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusut hampir Rp3 triliun. Kondisi itu mempersempit ruang belanja daerah menjelang penyusunan APBD 2026 dan berpotensi menghambat proyek strategis.
Tekanan Fiskal dan Risiko Proyek Tertunda
Penyusutan fiskal berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan infrastruktur berskala besar. Sejumlah proyek prioritas terancam tertunda tanpa tambahan sumber pendanaan.
Beberapa proyek yang disebut membutuhkan kepastian anggaran antara lain:
- Pembangunan Jalur Puncak II
- Sejumlah underpass
- Jembatan layang (flyover) di berbagai wilayah
Dedi menyatakan pengajuan pinjaman bukan keputusan spontan, melainkan hasil pertimbangan matang.
“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis (26/2/2026).
Ia menegaskan pelunasan pinjaman dirancang selesai sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada 2030.
“Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.
Skema Kredit Sindikasi
Model pembiayaan yang dipilih adalah kredit sindikasi. Skema ini melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank BJB sebagai mitra pendanaan.
Pendekatan sindikasi dinilai dapat:
- Membagi risiko pembiayaan
- Menjaga stabilitas likuiditas perbankan daerah
- Memperkuat mekanisme pengawasan pencairan dan pembayaran
Baca Juga:
Pemkot Bandung Targetkan 800 Unit Hunian di Proyek Rusunami Sadang Serang
Korban Banjir Pamarican Ciamis Dapat Bantuan Rp5 Juta dari KDM
Respons DPRD Jawa Barat
Di tingkat legislatif, DPRD Jawa Barat telah menerima surat resmi pengajuan pinjaman tersebut. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyebut opsi pinjaman sebagai langkah realistis di tengah keterbatasan pendapatan.
Ia menegaskan pembahasan lanjutan akan tetap mengacu pada arahan Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan APBD 2026.
Saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun masih dalam tahap komitmen antara eksekutif dan legislatif. Tahapan berikutnya akan menentukan jadwal pencairan serta alokasi rinci untuk proyek infrastruktur yang telah diprioritaskan.
(Dist)
