BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI kembali hadir di layar kaca nasional. FilmG30S garapan Arifin C. Noer itu ditayangkan di Trans7 mulai hari ini, Selasa, (30/9/2025) pukul 22.45 hingga 03.30 WIB.
Sejumlah stasiun televisi swasta lain pun ikut memutarnya sepanjang bulan September, termasuk RCTI dan TransTV pada Sabtu (27/9/2025) lalu.
Film produksi Pusat Produksi Film Negara (PPFN) ini pernah menjadi tontonan wajib bagi siswa sekolah di era Orde Baru. Namun setelah Reformasi 1998, film tersebut sempat dilarang tayang karena dianggap sarat propaganda politik dan pengultusan tokoh Soeharto, selain memuat adegan kekerasan yang dinilai tidak layak untuk anak-anak.
Kenapa Film Ini Kembali Ditayangkan?
Penayangan kembali film G30S bermula pada tahun 2017, ketika Gatot Nurmantyo, Panglima TNI kala itu, menginstruksikan jajarannya untuk menggelar nonton bareng. Gatot beralasan, pemutaran film penting agar generasi muda memahami sejarah.
Sejak itu, film ini kembali rajin diputar setiap September, meski tidak serentak seperti masa Orde Baru. Beberapa dinas pendidikan daerah bahkan sempat mewajibkan siswa SD dan SMP untuk menonton serta menuliskan ringkasan cerita film, yang kemudian menuai kritik keras dari kalangan pendidik.
Menteri Pendidikan saat itu, Muhadjir Effendy, menegur sekolah dasar yang menayangkan film tersebut, mengingat hasil sensor menggolongkannya sebagai film tidak ramah anak.
Baca Juga:
Sinopsis dan Daftar Film Air Mata di Ujung Sajadah 2
Jennifer Lawrence Sebut Konflik Gaza sebagai Genosida di Festival Film San Sebastian
Larangan Penayangan Pasca-Reformasi
Pada 30 September 1998, Menteri Penerangan kala itu, Yunus Yosfiah, resmi melarang pemutaran film G30S di televisi nasional. Alasannya, film itu dinilai tidak akurat secara sejarah, sarat muatan politik, serta menggambarkan kekerasan yang tidak pantas.
Sejarawan Asvi Warman Adam juga pernah mencatat keberatan sejumlah sesepuh Angkatan Udara, yang merasa narasi film tersebut merugikan citra TNI AU karena digambarkan dekat dengan PKI dan Soekarno.
Meski banyak kajian akademis menyebut film ini tidak sesuai fakta sejarah, kehadirannya masih terus menimbulkan perdebatan.
Bagi sebagian pihak, film ini dianggap sarana untuk mengenang sejarah kelam bangsa. Namun, bagi yang lain, film ini hanyalah alat propaganda politik yang tidak layak dijadikan rujukan sejarah.
Kini, setelah lebih dari setengah abad sejak peristiwa 1965. Penayangan film G30S tetap menjadi agenda tahunan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
