JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajarannya, Komisi I bertemu dengan sejumlah tokoh yang menyuarakan penolakan RUU TNI. Dasco memastikan, sudah ada kesehaluan antar kedua belah pihak.
“Tadi kita sudah lakukan audiensi dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dengan kedua belah pihak,” kata Dasco usai pertemuan di Gedung DPR, Selasa (18/03/2025).
Ia memastikan sudah ada titik temu antara pihaknya dengan tokoh-tokoh yang menolak RUU TNI. Ia juga menyatakan, hal seperti ini juga disertakan dalam setiap pembahasan RUU lainnya.
“Insyaallah saya pikir ada titik temu. Dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU. Nanti kalau poin ini nanti dari pimpinan Komisi I dan teman-teman koalisi masyarakat sipil yang akan menyampaikan di sini,” ucapnya.
BACA JUGA:
Rapat RUU TNI di Hotel Mewah: Dasco Sibuk Lontarkan Bantahan
Dasco juga memastikan, pihaknya juga akan mengakomodir aspirasi atau masukkan dari para tokoh yang hadir dalam diskusi tersebut.
“Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens,” tambahnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan DPR RI. Ia menyebut, pihaknya telah memberikan catatan kajian kritis.
“Jadi hari ini kami tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan ditambah jumlah organisasi lainnya dan juga para tokoh termasuk perorangan bersama-sama menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan catatan catatan kritis kami terhadap naskah rancangan undang-undang TNI. Antara lain kami menyampaikan catatan yang pertama tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan berantai ini tetap ada dalam jalur pertahanan, tentara tetap kembangkan sebagai tentara yang modern dan profesional dan yang terpenting tentara tetap berada dalam kontrol supremasi sipil,” tuturnya.
Ia juga meminta pada legislatif, agar pasal-pasal yang direvisi oleh tetap memastikan supremasi sipil, serta TNI yang profesional tetapmemastikan supermasi sipil dan modern. Ia menyinggung secara khusus terkait jabatan TNI aktif.
Usman juga menyampaikan, beberapa aktivis atau tokoh lainnya ikut menyuarakkan dwifungsi militer. Kemudian, ada juga yang menggarisbawahi soal TNI dilarang berbisnis hingga berpolitik.
“Tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Dasco, dalam akhir pertemuan, bahwa kita sama-sama setuju untuk mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui undang-undang TNI dan tegaknya supremasi sipil kurang lebih itu,” pungkasnya.
(Saepul/Aak)
