BADUNG,TM.ID: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan sepakat 100 persen menolak isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
“Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Badung, Minggu, (30/7/2023).
Ahmad Doli menyampaikan penolakan munaslub mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia dalam Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto,” ucapnya.
Ia mengatakan sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali memang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau, dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini,” ucapnya.
Ahmad Doli mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal.
Diantaranya disampaikan selama 3-4 tahun terakhir, semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.
Baca Juga : Waketum Golkar: Tak Ada Munaslub Golkar!
“Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini,” ucap Ahmad Doli.
Sudah dikaji, kata dia, Golkar adalah partai tertua di Indonesia dan sebagai partai ini besar pihaknya memiliki komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan.
“Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024,” ujarnya.
Urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, sambung dia, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.
“Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” katanya.
Oleh karena itu, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia selalu mendorong penuh agar Airlangga Hartarto tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo, juga termasuk menghadapi agenda Pilpres.
Diharapkan Airlangga Hartarto bisa terus bersama-sama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda ke depan, agenda pemerintah dan pemilu bersama Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Akankah Airlangga “Gadaikan” Golkar ke PDIP?
Terakhir, lanjut Dia, terkait dengan seragam baru Partai Golkar dengan warna kuning yang bermotif loreng-loreng itu menunjukkan Partai Golkar siap tempur di lapangan.
“Kami solid, kami lanjutkan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Kami berharap masyarakat bisa bersama Golkar memenangi Pemilu 2024. Siap tempur untuk semuanya termasuk menang di dalam menghadapi pemilu,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry tidak memungkiri bahwa DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia merasa terusik dengan wacana Munaslub yang disampaikan sejumlah pihak.
“DPD-DPD I (provinsi) terusik dan merasa terpanggil, kemudian kami saling berkomunikasi yang akhirnya bersama-sama meminta bertemu dengan Ketua Umum dan DPP yang dipenuhi hari ini. Inisiator pertemuan ini adalah DPD I yang merasa terusik, terpanggil untuk membela partai ini ketika diusik oleh pihak-pihak lain,” katanya.
Sugawa Korry menegaskan, 100 persen pemilik hak suara di DPD I Partai Golkar menolak Munaslub.
“Syaratnya (Munaslub) ‘kan 2/3, ini 100 persen menolak. Bukan karena khawatir, tetapi kami terpanggil karena selama ini setiap menjelang pemilu ada hal-hal seperti ini. Pengalaman mengajarkan kami 2014, 2017, 2018 selalu ada wacana seperti ini. Makanya belajar dari pengalaman ini kita antisipasi,” ucapnya.
(Aziz/Budis)
