Divestasi Saham PT Vale, DPR Nilai Pemerintah Tak Berdaya

Penulis: Aak

DPR Saham PT Vale
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: DPR RI)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lemah menghadapi PT Vale Indonesia Tbk, terkait divestasi saham.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan penilain tersebut, padahal pemerintah sendiri yang memberi izin PT Vale Indonesia.

Mulyanto menegaskan, justru pemerintah harusnya berada di atas angin. Namun yang terjadi, pemerintah malah terlihat lemah dan bahkan tunduk pada kemauan PT Vale.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PKS ini mendesak pemerintah agar jangan mau dipermainkan PT Vale dan terlihat lemah dalam urusan pelepasan saham.

“Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” ujar Mulyanto, mengutip lansiran Parlementaria, Kamis (11/1/2023).

Dengan demikian, Komisi VII yang membidangi ranah pertambangan ini mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusinya.

Tujuannya, agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia, minimal 51 persen.

Mulyanto menjelaskan, dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM sudah jelas, yakni mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

BACA JUGA: Ledakan Maut Smelter Nikel PT ITSS, Ini Reaksi Keras Anggota Komisi VII DPR RI

Selain itu, Pemerintah juga harus menunjukkan sebagai pengendali operasional dan finansial perusahaan.

“Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini,” ujar Mulyanto.

Padahal, jelas Mulyanto, pemerintah daerah di mana PT Vale beroperasi, sudah lama berteriak soal lahan yang tidak produktif.

“Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah,” jelasnya.

Oleh karenanya, politisi Dapil Banten III ini meminta pemerintah untuk tidak memberi izin operasi produksi tambang PT Vale. Ia menyayangkan, pemerintah saat ini seolah seperti tersandera korporasi.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Bayern Munchen
Auckland City Dihajar Bayern Munchen 10 Gol Tanpa Balas
Nok Nang Dermayu 2025 - Dok Pemkab Indramayu
Nok Nang Dermayu Siap Bersaing di Moka Jabar 2025
Pendanaan Konservasi Laut
Pemerintah Luncurkan Inovasi Pendanaan Kawasan Konservasi Laut Pertama di Dunia
BYD M6
Kiprah Manis BYD M6 Selama 1 Tahun di Indonesia, Laris karena ini!
Ikan Nila Sakti Cirebon - Dok Pemkab Cirebon
Nila Sakti, Ikon Baru yang Menghidupkan Geliat Perikanan Cirebon
Berita Lainnya

1

Mengawal Janji Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis Untuk Siapa?

2

Pattern Recognition dalam Psikologi Kognitif: Mekanisme, Fungsi, dan Faktor yang Mempengaruhinya

3

Coding dan AI: Senjata Belajar di Era Society 5.0

4

Gunung Gamalama Alami Peningkatan Aktivitas Kegempaan dengan Ancaman Bahaya Lontaran Material Kawah

5

Jalan Rusak dan Keadilan Sosial: Ketika Aspal Bicara Tentang Infrastruktur Terabaikan
Headline
487281379_1075319464403975_6053229546435365057_n
Ketangguhan Zarco Tak Bisa Tutupi Luka Honda, Aleix Espargaro Buka-bukaan Masalah RC213V
Chelsea
Chelsea Bungkam LAFC 2-0 di Piala Dunia Antarklub 2025
Piala Presiden 2025 Akan Digelar di Dua Stadion, Berikut Jadwal Lengkapnya 
Piala Presiden 2025 Akan Digelar di Dua Stadion, Berikut Jadwal Lengkapnya 
pemprov jabar utang BPJS Kesehatan
Ridwan Kamil Wariskan Utang BPJS Kesehatan Rp 300 M, Pemprov Jabar Kelabakan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.