BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua DPR Puan Maharani meminta agar data penerima Bantuan Sosial (Bansos) segera diperiksa kembali dan diverifikasi. Hal ini menyusul temuan PPATK terkait puluhan ribu penerima bantuan sosial (Bansos) yang merupakan pegawai BUMN hingga Dokter.
Puan mengingatkan pentingnya melakukan proses verifikasi data agar setiap program pemerintah berbasis data yang akurat dan terkini.
“Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Dia menambahkan bahwa verifikasi data harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan,” imbuhnya.
Dengan adanya temuan ini, Puan meminta agar pelaksanaan program-program bantuan sosial tidak salah sasaran. Ia menegaskan pemerintah harus bisa memastikan bantuan diterima oleh orang yang benar benar berhak.
“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Baca Juga:
PPATK Temukan Ribuan Pegawai BUMN hingga Dokter Masuk Daftar Penerima Bansos
Jabar Tertinggi Penerima Bansos Pemain Judol, Transaksi Tembus Rp199 M
Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis terhadap data penerima Bansos yang disalurkan oleh Kemensos selama semester I tahun 2025. PPATK menemukan penerima bansos yang terdata memiliki status pekerjaan tidak wajar.
“Itu informasi awal yang diterima PPATK dari bank ketika yang bersangkutan membuka rekening, mereka mengaku sebagai pegawai BUMN atau profesi lain,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (7/8/2025) seperti dikutip dari Antara.
PPATK menemukan sebanyak 27.932 orang peneirima Bansos tercatat berprofesi sebagai pegawai BUMN. Selain pegawai BUMN, sebanyak 7.479 tercatat berprofesi sebagai dokter, dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau kerap disapaa Gus Ipul menegaskan pihaknya akan melakukan verifikasi data terhadap temuan tersebut Bersama dengan PPATK.
Jika telah diverifikasi, temuan rekening penerima bansos yang tidak sesuai ini akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial. Mensos mengatakan rekening penerima yang tidak sesuai akan diblokir dan bantuan akan dialihkan kepada penerima yang lebih layak.
(Raidi/Aak)
