Di Tengah Kehebohan Rp349 Triliun, DPR Diusik Netizen di Medsos

Penulis: Budi

kehebohan
(web)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID : Di tengah kehebohan isu aliran transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat anggota DPR RI diusik netizen di media sosial.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komite TPPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Johan Budi mengaku diusik di media sosial usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan pada Rabu (29/3/2023).

“Ketika ramai isu Rp300 triliun, kemudian naik menjadi Rp349 triliun yang kemudian direduksi seolah-olah ada persoalan antara komisi dan pak Mahfud MD, saya juga kena dampaknya. Saya dirundung juga di media sosial,” ujar Johan.

Johan juga mengaku sampai diisukan mengirim gift ke JKT48, salah satu grup idola asal Indonesia dan grup saudari AKB48 yang pertama di luar Jepang. Namun dia tidak mempermasalahkan isu tersebut.

“Bahkan diisukan mengirim gift ke JKT48 coba. JKT48 saya saja tidak tahu itu,” katanya.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi, Pimpro Jalan Layang Cikampek Diperiksa

Menurut dia, publik menaruh perhatian besar untuk segera menyelesaikan isu transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang dikhawatirkan merugikan negara.

“Jadi begitu hari ini bertemu dengan Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud MD, ternyata akumulasi data 2009-2023 yang disebut sebagai transaksi mencurigakan, itu sepenggal-sepenggal atau bagian-bagian sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta dibentuk panitia khusus (pansus) untuk membongkar kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan.

“Saya berharap nanti kita semua bisa mendorong dan mengawali ini dalam bentuk pansus ya. Kalau ada pansus, nanti antara komite dengan Menteri Keuangan dan PPATK bisa kami bantu dan kawal ya, untuk membongkar ini semua,” kata Taufik dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Dia berharap Komisi III DPR dapat merealisasikan hak angket DPR untuk membentuk pansus guna melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi janggal di Kemenkeu.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Job Fair Ciamis 2025
BPS: Ada 23 Ribu Pengangguran di Ciamis, Job Fair 2025 Sediakan 1.150 Lowongan Kerja
Alfeandra Dewangga Diminta Bobotoh Untuk Hitamkan Rambut
Setelah Diresmikan Persib, Alfeandra Dewangga Diminta Bobotoh Untuk Hitamkan Rambut
Euis Ida Wartiah Bimtek
Euis Ida Wartiah Ikuti Bimtek Anggota DPRD dari Golkar Seluruh Jawa Barat
Erwin Gaungkan Perang terhadap Bank Emok: UMKM Harus Naik Kelas, Bukan Terjerat Utang!
Erwin Gaungkan Perang terhadap Bank Emok: UMKM Harus Naik Kelas, Bukan Terjerat Utang!
netizen brazil
Medsos Prabowo Dihujani Komentar Netizen Brazil soal Insiden Juliana, Pemerintah Diminta Jangan Diam!
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital Melalui Program Rekrutmen Mitra Digital

4

Inggris Borong 12 Jet F‑35A Pembawa Nuklir, Siaga Perang?

5

Dilema Bandara, Kemenhub Kaji Reaktivasi Husein, Bandung Desak Akses Udara Dipulihkan
Headline
aturan baru pendakian gunung rinjani
Imbas Kematian Juliana Marins, Pemprov NTB Siapkan Aturan Baru Pendakian Gunung Rinjani
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
evakuasi wni dari iran
Kemenlu Masih Belum Berhasil Evakuasi Ratusan WNI dari Iran
Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor
Work From Didieu! Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.