PALU,TM.ID: Dewan Pers menyatakan, wartawan atau jurnalis perlu ikut terlibat dalam pencegahan paham radikalisme di tengah masyarakat.
“Media mainstream harus menjaga kepentingan publik. Jurnalis itu jika mengetahui paham radikalisme dan terorisme, maka media turut melakukan pencegahan,” kata Plt Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, pada kegiatan lokakarya peran pers pencegahan paham radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Indonesia harmoni berlangsung di Palu, Jumat (23/12/2022).
Ia mengatakan, Dewan Pers telah menerbitkan pedoman peliputan terorisme yang disosialisasikan mulai 2023, oleh karena itu jurnalis harus bijak memberitakan kasus-kasus terorisme, dalam artian tidak secara masif memberitakan hingga detail cara-cara teroris membuat alat-alat untuk meneror, seperti cara merakit bom.
BACA JUGA: KPK Buka Kunjungan Tahanan Terbatas pada Natal 2022
“Informasi boleh salah, tapi berita jangan sampai salah,” kata Agung.
Menurut Dewan Pers, pedoman liputan menjadi bagian penting dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Mengenai kolaborasi melawan terorisme, katanya, perlu perluasan dan pelibatan unsur dalam rangka pencegahan tindakan radikalisme maupun intoleransi, maka tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai regulator, dan aparat penegak hukum, tetapi juga perlu peran pers dan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Wartawan jangan hanya mementingkan kecepatan berita tayang, perlu diperhatikan akurasi dan yang paling penting memahami kasusnya. Maka pastikan berita yang tulis bukan berita bohong dan merujuk pada kode etik jurnalistik,” ujar Agung.
(Agung)
