BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan rencana penerapan kurikulum wajib militer (wamil) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Jawa Barat.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter bela negara dan mengatasi masalah kenakalan remaja, seperti balapan liar, geng motor, dan tawuran pelajar.
Rencana Kurikulum Wajib Militer
Rencana Dedi Mulyadi untuk memasukkan program wamil ke dalam kurikulum SMA di Jawa Barat bertujuan untuk membentuk karakter disiplin dan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar.
Program wamil ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah kenakalan remaja, seperti geng motor dan tawuran, yang banyak melibatkan kalangan pelajar SMA dan sederajat.
Untuk merealisasikan rencana ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Kodam III/Siliwangi. Selain itu, alokasi dana khusus telah disiapkan untuk menangani masalah geng motor dan premanisme di wilayah tertentu.
Meski masih dalam tahap wacana, beberapa sekolah di Jawa Barat, seperti SMK TI Pembangunan di Cimahi, telah lebih dulu menerapkan program wajib militer bagi siswanya. Program ini telah menjadi bagian dari kurikulum wajib di sekolah tersebut.
Tanggapan Masyarakat
Rencana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung program ini sebagai upaya pembentukan karakter bela negara dan solusi untuk mengurangi kenakalan remaja. Namun, ada pula yang mempertanyakan efektivitas dan dampak psikologisnya terhadap siswa.
Beberapa pihak mengkritik pendekatan militeristik sebagai solusi utama, menyarankan agar program ini dikaji lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan psikologis pelajar.
Menunggu Tanggapan Pemerintah Pusat
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun pihak militer terkait rencana ini. Implementasi program ini memerlukan koordinasi dan persetujuan dari pemerintah pusat serta instansi terkait lainnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rencana ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk penyiapan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. “Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat Jawa Barat menunggu langkah konkret dari pemerintah provinsi dan pusat untuk merealisasikan rencana ini, serta memastikan bahwa program wajib militer di tingkat SMA benar-benar memberikan manfaat bagi pembentukan karakter generasi muda.
BACA JUGA
Profil Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi, yang lahir pada 11 April 1971 di Sukasari, Subang, Jawa Barat, memiliki perjalanan karier yang beragam. Setelah menempuh pendidikan di SD Subakti Subang (1984), SMP Kalijati Subang (1987), dan SMA Negeri Purwadadi Subang (1990), ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, pada 1999.
Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008) dan Bupati Purwakarta selama dua periode (2008-2018). Pada 2019, Dedi terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII dan duduk di Komisi VI hingga 2023.
Selain di dunia politik, Dedi aktif di berbagai organisasi, seperti Wakil Ketua DPC FSPSI (1995-1997), Sekretaris PP SPTSK KSPSI (1997-1998), dan Sekretaris KAHMI Purwakarta (2000-2022). Pengalaman hidupnya yang beragam, mulai dari penjual es mambo, kuli angkut, hingga tukang ojek, membentuk kepribadiannya yang dekat dengan masyarakat.
(Magang UKRI-Ajeng/Aak)
