BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi dan misi nasional dalam bingkai Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat menjadi pembicara dalam Leadership Forum bertema “Pilar Nusantara Penopang Asta Cita: Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Perspektif Daerah”, yang digelar pada Selasa (14/10/2025) di Jakarta.
Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa arah kebijakan dan misi pembangunan Kabupaten Bandung sejak awal telah selaras dengan program strategis pemerintah pusat.
Hampir 40 persen misi Kabupaten Bandung, kata Bupati, sudah sesuai dengan Asta Cita sehingga Pemkab Bandung tidak menemui kesulitan berarti dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan program prioritas nasional.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berupaya menjaga agar program pemerintah tidak stagnan terutama di masa transisi sistem pemerintahan pusat dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat.
“Kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah derah dengan pemerintah pusat. Dengan sinergi tersebut, kami bisa menjalankan amanat Presiden secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut.
Baca Juga:
Bupati Bandung: Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga Jadi Solusi Lawan Bank Emok dan Pinjol
100 Hari Kerja, 88,77 Persen Masyarakat Puas Terhadap Kinerja Bupati Bandung Dadang Supriatna
Kabupaten Bandung, menurutnya, memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia. Data menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung melonjak dari 2 juta pengunjung pada 2021 menjadi 7 juta baik lokal dan mancanegara pada 2024.
“Potensi ini menjadi penggerak ekonomi lokal. Tugas kami adalah memfasilitasi agar potensi ini bisa berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Dalam mendukung kebijakan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan Presiden Prabowo, Pemkab Bandung juga meluncurkan berbagai program inovatif, antara lain pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi pelaku usaha mikro untuk mencegah jeratan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.
Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung diperkirakan akan menyerap hingga 18.000 tenaga kerja baru.
“Program-program ini kami rancang agar selaras dengan kebijakan nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Himbara. Inilah bentuk nyata sinergi pusat dan daerah,” terang Kang DS.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang turut hadir membuka forum tersebut, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program, sistem pemerintahan Indonesia menganut pola semi desentralisasi, di mana terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan ada pula yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.
Menurut Tito, hal ini menjadikan peran pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo memiliki paradigma ekonomi kerakyatan yang bertujuan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang sudah besar. Paradigma ini hanya bisa berhasil bila daerah bergerak aktif, karena sumber daya dan kebijakan operasional banyak berada di tangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Tito juga menegaskan bahwa akumulasi dari pertumbuhan di di setiap daerah di Indonesia akan menjadi barometer pertumbuhan Indonesia secara nasional sehingga ia mendorong agar setiap kepala daerah mampu berinovasi dan bersinergi untuk menumbuhkembangkan daerahnya agar Indonesia dapat masuk kategori sebagai negara maju di masa depan.
