MOJOKERTO,TM.ID: Sebanyak 146 desa dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mendapatkan bantuan keuangan (BK) desa bersifat khusus senilai Rp63,5 miliar.
Bantuan tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Mojokerto, Selasa, mengatakan BK Desa yang bersumber dari APBD tahun 2023 itu diserahkan secara simbolis kepada dua desa penerima, Desa Begaganlimo, Kecamatan Gondang senilai Rp400 juta dan Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet Rp300 juta.
“Ini demi visi misi mewujudkan Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur. Selain itu, juga sesuai dengan komitmen bahwa pembangunan di Kabupaten Mojokerto dimulai dari desa,” katanya di sela Sosialisasi Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada desa tahun anggaran 2023 dan audiensi pemberantasan korupsi bersama KPK RI di Mojokerto.
Ia menyampaikan kepada tim Korsupgah KPK bahwa BK desa ini dimulai sejak tahun 2012. BK desa ini untuk membantu pemerintah desa, salah satunya membangun infrastruktur desa, terlebih desa sebagai ujung tombak dan memiliki peran yang strategis dalam mengemban dan melaksanakan berbagai program prioritas dari pemerintah di atasnya.
BACA JUGA: Tegas, Pemprov NTB Tolak Beras Impor!
“Dalam hal ini program prioritas Pemkab Mojokerto adalah pembangunan, peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan,” ucapnya.
Ikfina juga berkomitmen untuk terus mengusahakan agar infrastruktur dasar dapat meningkat, baik secara kualitas dan kuantitas.”Usaha itu sedang dan terus kita lakukan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di masing-masing desa,” ucapnya.
Ia berharap pelaksanaan kegiatan BK Desa ke depannya bisa semakin baik dari segi administrasi, kualitas konstruksi, maupun pertanggungjawabannya. Mengingat, bantuan keuangan yang diluncurkan kepada desa semakin banyak, sehingga perlu adanya unsur kehati-hatian dan rasa tanggung jawab yang lebih.
“Sehingga, pemerintah desa tidak mendapati masalah hukum dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa nantinya,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa setiap penyerahan BK Desa tidak ada pungutan sepeserpun. “Saya pastikan proses penyerahan BK Desa ini tidak ada pungutan maupun potongan apapun,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa Penerima BK Desa, yakni Kepala Desa Begaganlimo dan Kepala Desa Bendunganjati.
Sosialisasi dan Penyerahan BK Desa 2023, dihadiri jajaran tim Korsupgah KPK RI, Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Mojokerto serta Kepala Desa penerima BK Desa.
(Dist)
