JAKARTA,TM.ID: Para Elit politik diperingatkan agar tidak menganggap enteng Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, terkait perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar (Ketum Golkar).
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengatakan, elit politik agar tidak mengulangi kesalahan saat Pilpres 2024 dengan meragukan kemampuan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Saya kira elite politik jangan menganggap enteng Mas Gibran. Elite politik jangan mengulangi kesalahan menjelang Pilpres 2024, di mana banyak yang meragukan kemampuan Gibran,” kata Qodari, Senin (18/3/2024).
Ia menilai, Gibran memiliki kemampuan di atas yang orang bayangkan, misalnya dalam Pilpres 2024. Sehingga jika diberi kesempatan, Gibran dinilai mampu menjalankan organisasi Partai Golkar.
Tentu dalam perjalanannya, kata Qodari, Gibran bisa memaksimalkan tim yang solid dan kuat untuk menjalankan roda organisasi.
“Menurut saya, Gibran tetap bisa dibantu oleh tim dalam mengelola Partai Golkar nanti. Jadi, saya melihat Gibran ini sangat bisa menjalankan Partai Golkar, apalagi kalau dibantu oleh tim yang kuat, katakanlah misalnya ketua harian. Tapi itu semua sifatnya teknis,” jelasnya.
BACA JUGA: Masuk Senayan, Pasha Ungu Sebut Tergantung PSI?
Sementara di sisi usia, kata Qodari, pada 1 Oktober 2024 nanti ia akan menginjak usia 37 tahun sehingga sudah masuk kategori usia matang.
“Kalau di negara lain, (pada usia tersebut) sudah (ada yang) menjadi perdana menteri, memimpin partai, dan jangan lupa bahwa Gibran ini akan ditempa oleh situasi dan kondisi karena dia harus mengemban jabatan sebagai wakil presiden,” jelasnya, melansir Liputan6.
Qodari menilai bahwa Gibran sudah berhasil menjalankan uji publik dalam kontestasi Pilpres 2024 dan hasil rekapitulasi sementara KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara 58 persen.
Pengamat politik, Usep Ahyar, memandang sulit Gibran untuk bisa jadi ketua umum Partai Golkar, kecuali yang dipilih adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya orang yang memang punya pengalaman dan punya karakter kuat yang harus memimpin Golkar.
“Sementara Gibran belum teruji untuk itu. Kecuali kalau bapaknya mungkin saya malah mengusulkan Jokowi,” ujar Usep, Jumat (15/3/2024).
Usep menambahkan, jangan menyamakan Partai Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sekarang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, yang merupakan adik Gibran. Ia mengatakan mekanisme organisasi Golkar sudah mapan dan matang, tidak begitu saja bisa direbut.
Pengalaman Gibran, menurut Usep, masih belum teruji untuk mengelola berbagai faksi dan kepentingan yang ada di tubuh partai serta munculnya berbagai dinamika. Gibran dianggap masih belum mampu meredam atau mengurai masalah-masalah itu.
“Partai Golkar itu organisasi besar, partai besar, mekanismenya juga sudah mapan, dewasa juga. Jadi, memang diperlukan sosok pemimpin yang memang pandai juga mengelola konflik. Jadi, di sana itu di Golkar kan teruji, tapi memang mekanisme kepartaiannya juga jalan dan selalu selesai,” paparnya.
Usep menyatakan nama-nama politikus Golkar yang namannya mencuat untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kader yang cukup layak menjadi ketua umum daripada Gibran Rakabuming Raka.
Sebab, menurutnya, kalaupun Gibran maju menjadi ketua umum Golkar, minimal harus menunggu satu generasi lagi.
“Kalau saya lihat di Golkar itu juga belum bisa melepaskan dari tokoh-tokoh level kayak Airlangga, Bamsoet, Agus Gumiwang dan Bahlil. Jadi tokoh-tokoh ini juga tokoh muda juga. Menurut saya Gibran masih satu generasi lagi saya kira untuk mengajukan diri di politik Golkar,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, merespons soal wacana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjadi ketua umum Partai Golkar.
Adies menegaskan bahwa di Partai Golkar terdapat aturan main yang harus dipatuhi oleh seluruh kader yakni aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, termasuk Gibran.
“Kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” kata Adies saat konferensi pers di Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2024).
Dia menjelaskan, dalam AD/ART Partai Golkar tertulis aturan jika ingin menjadi ketua umum harus menjadi kader partai kurang lebih lima tahun.
“Dan sampai saat ini, AD/ART itu kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar. Itu yang kami tahu,” tegas Adies.
Oleh karena itu, Adies menekankan agar seluruh pihak untuk menaati aturan AD/ART Partai Golkar.
“Jadi selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow Partai Golkar tentunya masih berpatokan kepada AD/ART. Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak, kita akan mengikuti saja. Tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan,” tutur dia.
“Itu aturan baku dari Partai Golkar. Itu buku sakralnya Partai Golkar. Jadi kita sampai saat ini, MKGR masih mengacu kepada AD/ART,” kata Adies.
(Dist)
