JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, cara untuk menangani siswa bermasalh seiring maraknya tawuran sekolah. Dalam sepekan terakhir ini, sudah dua kali terjadi tawuran di Jakarta yang meresahkan warga.
Namun, terkait hal itu, ia pun tak ingin menggunakan cara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa-siswa bermasalah ke barak militer.
Pramono hanya lebih mengutamakan fungsi kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian. Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebagai pencegahan.
“Jadi tawuran di Jakarta ini ada dua cara pencegahan dan juga cara penanganannya. Untuk pencegahan saya sudah meminta khusus Satpol PP, maka untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah melakukan tawuran yang ada,” ungakpa Pramono Anung melansir Antara, Kamis (08/05/2025).
Ia juga menyoroti aksi mabuk-mabukan siswa saat beraksi melakukan tawuran. Pramono pun menyatakan, akan melakukan pencegahan pada kegiatan minuman keras pelajar.
“Saya juga baru dari teman-teman sekalian bahwa yang biasanya yang melakukan tawuran itu kondisinya tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar dan untuk itu operasi harus juga dilakukan untuk mencegah, jangan sampai tawuran terjadi,” kata Pramono.
BACA JUGA:
Pramono Rencana Tambah Waktu Jam Perpustakaan, Sulut Kritik PSI!
Dedi Mulyadi Keluarkan Edaran Baru, Siswa Kecanduan Game Jadi Sasaran Pembinaan
Lebih lanjut, Pramono Anung menyatakan, akan bertindak dengan langkah tegas kepada siswa bermasalah seperti tawuran agar mendapatkan efek jera. Apalagi, sampai bertindak melukai sesama.
“Saya terus terang melihat di Youtube konten tawuran itu, saya ngeri karena banyak yang membawa senjata tajam dan untuk itu saya akan segera yang seperti ini akan kita tangani dengan cara tegas,” pungkasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadimengumumkan rencana kontroversial untuk memberdayakan siswa nakal atau bermasalah melalui program sekolah pendidikan karakter di barak militer.
Program yang akan dimulai pada 2 Mei 2025 ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jabar dengan TNI dan Polri.
“Kita akan mulai secara bertahap, tidak langsung di seluruh 27 kabupaten/kota. Prioritas diberikan pada wilayah yang dinilai rawan,” tegas Dedi dalam keterangannya di Bandung, Minggu (27/4/2025).
Menurut Dedi, peserta program akan dipilih melalui kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan fokus pada siswa yang sulit dibina di lingkungan sekolah, terindikasi pergaulan bebas, serta memiliki riwayat pelanggaran hukum.
Sebanyak 30-40 barak militer telah disiapkan sebagai lokasi pembinaan. Selama enam bulan peserta akan tinggal di lingkungan militer yang penuh disiplin, mengikuti pelatihan karakter intensif, serta dijemput langsung oleh petugas TNI dari rumah.
“Selama masa pembinaan, mereka tidak mengikuti sekolah formal. Fokusnya pada penanaman nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab,” jelas Dedi.
Program ini didanai melalui APBD Jabar dan pemerintah daerah terkait. Gubernur menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, Dedi juga menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan guru dan standarisasi rekrutmen. “Guru di Jabar harus melalui pelatihan karakter dan proses seleksi yang profesional,” pungkasnya.
Program sekolah di barak militer untuk siswa nakal ini menuai pro-kontra dari berbagai kalangan, dengan sebagian mempertanyakan efektivitas pendekatan militer untuk pendidikan karakter. Pemprov Jabar menyatakan akan melakukan evaluasi berkala selama implementasi.
(Saepul)
