JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengungkapkan bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia masih tertahan proses perizinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Bantuan bernilai miliaran rupiah itu rencananya dikirim ke Aceh melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, dari Port Klang, Malaysia. Namun, sejumlah komoditas masih memerlukan persetujuan kementerian teknis.
Rincian Bantuan Bernilai Besar
Tito menyebut pihaknya telah bertemu Ketua Persatuan Melayu Berketurunan Aceh Malaysia (Permebam), Datuk Mansyur Usman. Dari pertemuan itu terungkap rincian bantuan yang cukup besar.
Barang yang akan dikirim antara lain minyak goreng 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir sekitar Rp50 juta, air mineral Rp672 juta, makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar, hingga pakaian baru 3.000 karung dengan nilai mencapai Rp126 miliar.
Selain itu terdapat Al-Qur’an senilai Rp1 miliar serta kloset toilet sekitar Rp4,8 miliar.
Menurut Tito, untuk minyak goreng dan gula pasir diperlukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebelum bisa masuk ke Indonesia.
“Tadinya mereka mau kirim beras juga, tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras karena kita sudah swasembada,” tegasnya.
Bea Cukai Soroti Pakaian Baru
Selain komoditas pangan, Bea Cukai juga menyoroti rencana pengiriman pakaian baru dalam jumlah sangat besar. Nilainya yang mencapai Rp126 miliar dinilai perlu kehati-hatian agar tidak mengganggu industri dalam negeri.
Tito menyatakan pihaknya siap melakukan pengecekan bersama Bea Cukai saat barang tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan benar-benar disalurkan kepada korban bencana, bukan untuk diperjualbelikan.
“Kami siap bertanggung jawab dan mengawasi bersama TNI/Polri supaya langsung masuk ke tempat pengungsi,” ujarnya.
Respons Mentan dan Menkeu
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai beberapa komoditas bantuan bersifat sensitif, terutama minyak goreng. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan bantuan tetap masuk dengan pengawasan ketat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea Cukai siap melepas bantuan tersebut.
Menurutnya, kunci utama adalah adanya persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Selama ada izin dari BNPB, kita lepas. Ini barang bantuan untuk bencana,” tegasnya.
Baca Juga:
Prabowo Temui Trump di Washington, Tarif Dagang dan Gaza Jadi Sorotan
Pemerintah kini mendorong koordinasi lintas kementerian agar bantuan diaspora Aceh dapat segera tiba di lokasi terdampak. Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana, percepatan distribusi logistik dinilai menjadi hal mendesak.
