BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Secara merata, efisiensi anggaran terjadi di kementerian dan lembaga memasuki tahun 2025. Tidak hanya kementerian, badan-badan pun merasakan hal yang sama.
BMKG mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen. Semula mereka menerima Rp 2,826 triliun.
BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen.
Hal ini menyebabkan observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin dikutip dari Antara, Senin (10/2/2025).
Diketahui hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG. Saat ini mayoritas kondisinya sudah melampaui usia kelayakan.
Muslihuddin menambahkan, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia sulit terlaksana. Termasuk modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG yang terhenti.
Hal ini termasuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100 persen tidak terwujud, dan keselamatan transportasi laut terganggu.
Dampak lanjutnya adalah dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, air menjadi terganggu dan dukungan layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana terganggu. Peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN juga terganggu.
Menurutnya mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.
Maka dengan memperhatikan faktor ketahanan negara dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran ini.
“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” katanya
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
BACA JUGA: Antisipasi Gempa Megathrust, DPR Sarankan BMKG dan Basarnas Naikkan Anggaran TA 2025
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam hal ini ia menyebut, Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.
(Kaje/Budis)
