BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Akhmad Marjuki menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran dengan menggelar Rapat Kerja (Raker).
Hal ini terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat penting ini melibatkan seluruh Mitra Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Akhmad Marjuki, hadir langsung untuk memastikan proses pembahasan berjalan dengan cermat dan mendalam.
“transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif,” tulis Akhmad Marjuki
Mengevaluasi Efektivitas Anggaran 2024
Fokus utama Raker ini adalah pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan tahapan krusial dalam siklus anggaran, di mana DPRD bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi dan dampak penggunaan anggaran sepanjang tahun 2024.
Setiap masukan dan evaluasi yang disampaikan dalam rapat ini bersifat konstruktif. Dengan tujuan utama memastikan bahwa pembangunan di Jawa Barat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kehadiran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi IV dalam forum ini sangat vital untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kinerja dan pencapaian masing-masing sektor.
Baca Juga:
Komitmen Mengawal Anggaran
Raker ini menjadi wujud konkret dari peran pengawasan DPRD dalam mengawal penggunaan anggaran publik. Akhmad Marjuki menekankan bahwa komitmen untuk terus mengawal anggaran dan kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari amanah yang terus diperjuangkan oleh Komisi IV.
Proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ini merupakan langkah penting dalam siklus pemerintahan yang demokratis.
Dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan alokasi dan penggunaan dana publik dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.
Hasil dari rapat kerja ini akan menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.
(Hafidah Rismayanti/_Usk)
