Ahli Sebut KUHP Tidak Mengancam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad.

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad menilai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru lebih mampu melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hal ini disampaikan Rumadi karena adanya sejumlah masyarakat yang berpendapat bahwa KUHP baru tersebut berpotensi mengancam kebebasan beragama dan keyakinan.

Rumadi mengatakan, pendapat itu menyesatkan karena tidak disertai penjelasan konkret mengenai aspek mana yang menjadi ancaman.

“Jika yang dimaksud terkait dengan delik keagamaan sebagamana diatur dalam pasal 300-305, pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat,” kata Rumadi, Selasa (13/12/2022).

Dia menyebut, delik keagamaan dalam KUHP baru telah diatur dengan formulasi yang jauh lebih baik.

Sebab lebih condong menyikapi perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian, menghasut untuk melakukan kekerasan serta diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama dan kepercayaan.

Terlebih lagi, perbuatan itu disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau kalimat yang bersifat permusuhan, kebencian, bahkan hasutan. Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

“Penjelasan ini penting karena selama ini delik keagamaan diterapkan secara eksesif,” katanya, melansir Antara.

Dia menyebut, delik keagamaan dalam KUHP ini justru melindungi kelompok minoritas terutama penganut penghayat kepercayaan yang tidak ada dalam KUHP lama.

Hal itu, kata Rumadi, terbukti dalam judul judul BAB VII yang memuat 6 pasal (300-305), yaitu Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap, Rumadi tidak membenarkan jika KUHP baru dinarasikan sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian, KUHP baru juga memberi perlindungan serta jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang jauh lebih baik dari yang lama. Ia mencontohkannya dengan KUHP baru, yang sudah tidak memuat lagi norma penodaan agama.

“Contohnya, pada KUHP baru sudah tidak lagi memuat norma ‘Penodaan Agama’ sebagaimana di dalam KUHP lama yang banyak dipersoalkan kalangan aktivis,” ujar dia.

“Siapapun yang mengikuti dengan cermat proses pembahasan delik keagamaan, akan melihat dengan jelas adanya perbaikan-perbaikan secara substansial dari yang lama,” pungkasnya.

(Agung)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
polytron fast charging
Polytron Bangun Fasilitas Fast Charging Motor Listrik, ini Lokasinya
DJI Avata2
DJI Avata 2: Drone FPV Terbaru Resolusi Capai 12 megapixel
Razer Kishi Ultra
Razer Kishi Ultra, Controller Anyar dengan Fungsi Universal
Lenovo Chromebox Micro
Lenovo Rilis Chromebox Micro, Mini PC dengan ChromeOS
Apple Hapus WhatsApp
Apple Hapus WhatsApp, Threads dari App Store di Tiongkok
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Jangan Pakai Yalla Shoot! Ini 5 Situs Live Streaming Legal

3

Cara Menggunakan Yalla Shoot, Situs Live Streaming Gratis!

4

Mahasiswa Pasca Sarjana ISBI Bandung di Desa Slangit

5

Mengenal Nekrofilia, Dugaan Kelainan Mental Tokoh Adil di film Siksa Kubur
Headline
Pemkot Bandung Buktikan Kesiapan saat Lebaran Kemarin
Pemkot Bandung Buktikan Kesiapan saat Lebaran Kemarin, Tidak Ada Kecelakaan!
Persib Bungkam Pesibaya
David da Silva Menggila, Persib Bungkam Pesebaya Surabaya
Kepolisian Pulangkan Ratusan Suporter Persebaya
Kepolisian Pulangkan Ratusan Suporter Persebaya Yang Nekat Datang ke SJH
Dekranasda Kota Bandung Siap Bantu UMKM Naik Kelas
Dekranasda Kota Bandung Siap Bantu UMKM Naik Kelas