BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yansusan, menyoroti persoalan pelik yang masih melanda Jawa Barat. Meski menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi secara nasional, Jawa Barat justru mencatatkan angka pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia.
“Ironis, nilai investasi di Jawa Barat mencapai Rp250 triliun, tertinggi di Indonesia. Tapi justru tingkat pengangguran terbukanya juga paling tinggi. Ini yang menjadi masalah besar bagi kita,” ujar Agung saat diwawancarai Teropongmedia, Selasa (25/6/2025).
Agung menilai ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi faktor utama yang menyebabkan persoalan ini terus berlarut. Ia menekankan pentingnya memperkuat potensi lapangan kerja, mulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga industri besar.
“Segala bentuk potensi lapangan kerja harus diperkuat, baik UMKM maupun bisnis lainnya. Caranya dengan memperkuat SDM lokal agar kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan industri kerja,” jelasnya.
Agung juga menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang seharusnya mampu langsung terserap ke dunia kerja. Menurutnya, keterhubungan antara kurikulum SMK dan potensi daerah masih belum optimal.
“Banyak lulusan SMK yang justru menganggur. Ini menjadi catatan penting. Harus ada keterkaitan antara output pendidikan dan kebutuhan riil daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan potensi individu. Ia menyarankan agar pelatihan didahului oleh proses assessment yang tepat sasaran, sehingga pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Pelatihan harus dimulai dengan assessment awal berdasarkan passion. Setelah itu, pemerintah harus ikut membantu dalam proses pendistribusian tenaga kerja. SDM kita harus dipastikan, sudah bekerja atau belum, dan itu harus terdata,” kata Agung.
Agung juga mengingatkan pentingnya mentalitas dan kesiapan kerja. Ia mencontohkan kasus di mana industri berdiri di wilayah perbatasan Jawa Barat, namun pekerjanya justru berasal dari luar daerah seperti Jawa Tengah.
“Jangan sampai industri dibangun di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tapi justru warga Jawa Tengah yang bekerja. Warga Jawa Barat harus diprioritaskan, tapi dengan catatan, mereka juga harus membekali diri dengan skill dan pelatihan,” imbuhnya.
Baca Juga:
Agung Yansusan Dukung Penuh Program Kebijakan Gubernur Terkait Ijazah yang Ditahan Sekolah
Menurutnya, upaya pengurangan pengangguran tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus holistik, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja yang sistematis dan terpantau.
Masalah pengangguran di tengah tingginya investasi menjadi tantangan serius bagi Jawa Barat. Perlu strategi yang komprehensif, mulai dari reformasi pendidikan vokasi, pelatihan yang tepat sasaran, hingga distribusi tenaga kerja yang terorganisir agar bonus demografi benar-benar memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.
(Virdiya/Aak)
