Divestasi Saham PT Vale, DPR Nilai Pemerintah Tak Berdaya

DPR Saham PT Vale
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: DPR RI)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lemah menghadapi PT Vale Indonesia Tbk, terkait divestasi saham.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan penilain tersebut, padahal pemerintah sendiri yang memberi izin PT Vale Indonesia.

Mulyanto menegaskan, justru pemerintah harusnya berada di atas angin. Namun yang terjadi, pemerintah malah terlihat lemah dan bahkan tunduk pada kemauan PT Vale.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PKS ini mendesak pemerintah agar jangan mau dipermainkan PT Vale dan terlihat lemah dalam urusan pelepasan saham.

“Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” ujar Mulyanto, mengutip lansiran Parlementaria, Kamis (11/1/2023).

Dengan demikian, Komisi VII yang membidangi ranah pertambangan ini mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusinya.

Tujuannya, agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia, minimal 51 persen.

Mulyanto menjelaskan, dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM sudah jelas, yakni mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

BACA JUGA: Ledakan Maut Smelter Nikel PT ITSS, Ini Reaksi Keras Anggota Komisi VII DPR RI

Selain itu, Pemerintah juga harus menunjukkan sebagai pengendali operasional dan finansial perusahaan.

“Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini,” ujar Mulyanto.

Padahal, jelas Mulyanto, pemerintah daerah di mana PT Vale beroperasi, sudah lama berteriak soal lahan yang tidak produktif.

“Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah,” jelasnya.

Oleh karenanya, politisi Dapil Banten III ini meminta pemerintah untuk tidak memberi izin operasi produksi tambang PT Vale. Ia menyayangkan, pemerintah saat ini seolah seperti tersandera korporasi.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Kapolri Ingatkan Potensi Gangguan Kamtibmas Pasca Pilkada
Kapolri Ingatkan Potensi Gangguan Kamtibmas Pasca Pilkada 2024
Komentar Umuh Muchtar Setelah Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Unggul di Quick Count
Komentar Umuh Muchtar Setelah Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Unggul di Quick Count Pilkada 2024
Bahlil Ungkap Kendaraan yang Berhak Isi BBM
Bahlil Ungkap Kendaraan yang Berhak Isi BBM, Simak Penjelasannya
Pelatih Shin Tae-yong
Shin Tae-yong Targetkan 7 Poin di Sisa Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026
Manchester United Bermain Imbang
Kemenangan Perdana Ruben Amorim, Manchester United Tekuk Bodo/Glimt 3-2
Berita Lainnya

1

GMG Targetkan Raih Sertifikat ISO 45001:2018 di Awal 2025

2

Dikabarkan Dekat dengan Paula, Calon Gubernur Banten Andra Soni Pernah Jadi Kuli Sebelum Sukses

3

Hampir Mirip, Ini Perbedaan Gejala Herpes dan Gigitan Tomcat

4

Password Wifi MCD Terbaru 2024!

5

Bentrok di Depan Kantor KPU Puncak Jaya, 94 Orang Kena Panah
Headline
dalam matchday ke-5 Liga Champions 2024/25 yang berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool pada Kamis (28/11) dini hari WIB.
Liverpool vs Manchester City, Tentukan Arah Perburuan Gelar Liga Inggris
Pembalap Max Verstappen
Verstappen Fokus ke Red Bull Raih Gelar Konstruktor setelah Raih Juara Dunia
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia,
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 29 November
KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Pekerjaan Jalur Kereta
KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Pekerjaan Jalur Kereta