JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat politik, aktivis hukum dan akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan bahwa tujuh poin pernyataan Presiden Prabowo Subianto beserta partai politik (parpol) dalam menyikapi situasi gelombang unjuk rasa yang memanas, benar-benar harus berpihak pada publik.
Menurutnya, inti dari segalanya agar membuat publik tenang, jangan sampai melenceng dari substansi yang ada. Sebab, DPR menjadi pemicu utama dari kemarahan publik.
“Problematika intinya soal DPR tidak berpihak pada publik dan cara DPR merespon membuat kemarahan publik,” kata Feri Amsari kepada Teropong Media, dikutip Senin (1/9/2025).
Itulah, tegas Feri, yang harus menjadi fokus dan upaya untuk memperbaiki, jangan memindahkan fokus pada hal di luar substansi.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama delapan pimpinan partai politik koalisi menyampaikan pernyataan bersama menanggapi perkembangan aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Seruan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
Tampak mendampingi Presiden, antara lain, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamudin, serta para ketua umum dan perwakilan partai politik seperti Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan tujuh poin kesepakatan penting.
BACA JUGA:
7 Poin Penting Kesepakatan Presiden Prabowo Bersama Pimpinan Parpol Terkait Kerusuhan Massal
Pertama, proses hukum yang transparan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam insiden meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan.
“Saya telah minta proses ini dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti publik,” tegas Prabowo, mengutip Antara.
Kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sesuai konstitusi.
Ketiga, ia menegaskan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan upaya makar tidak dapat ditoleransi.
Keempat, para pimpinan partai sepakat memecat anggota DPR dari fraksinya yang dianggap memicu kerusuhan.
Kelima, pencabutan sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan anggota dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Keenam, DPR diminta membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil.
Ketujuh Prabowo mengajak seluruh bangsa menjaga persatuan dan tidak terprovokasi adu domba, jangan sampai kerusuhan massal ini kembali terjadi.
“Mari suarakan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan. Indonesia di ambang kebangkitan, jangan sampai kita terus diadu domba,” pesan Presiden menutup pernyataan.
(Saepul)
