2024, Bupati Bandung Targetkan 100.000 Sertifikat Tanah Warga

bupati bandung sertifikat tanah
Bupati Bandung, Dadang Supriatna dalam giat Rembug Bedas ke-81 di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Selasa (26/12/2023).

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Dalam giat Rembug Bedas ke-81, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa mulai tahun 2024 semua masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah untuk ikuti program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap).

Dadang Supriatna meminta semua aset desa di Kabupaten Bandung harus bersertifikat.

Giat Rembug Bedas ke-81 tersebut berlangsung di Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Selasa (26/12/2023).

“Apakah semua warga di Desa Mekarsaluyu sudah memiliki sertifikat tanah? Saya nitip ke Pak Kades, tahun 2024 semua masyarakat yang belum memiliki sertifikasi tanah untuk diusulkan untuk mendapatkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap)” ujar Bupati Bandung dalam keterangannya, Rabu (27/12).

Ia menargetkan 100.000 sertifikat tanah warga untuk tahun 2024. Bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah, diminta untuk segera mendaftarkannya secara massal.

Dadang juga berharap kepada Camat Cimenyan untuk menertibkan aset tanah carik desa se-Kecamatan Cimenyan.

“Untuk dibuatkan sertifikat,” harapnya.

BACA JUGA: Bupati Bandung Gulirkan Bantuan Rp100 Juta Per RW di 10 Kelurahan

Bupati Bandung menegaskan kepemilikan sertifikat tanah itu membuktikan hak kepemilikan lahan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Yang penting semua masyarakat memiliki sertifikat tanah,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Dadang Supriatna mendorong Kepala Desa, RW dan RT untuk menyediakan pangan guna mengantisipasi kebutuhan warga yang mengalami rawan pangan.

“Pak Kades untuk menyiapkan cadangan pangan. Boleh setiap desa membuat baper stok, apabila warga yang belum masak nasi segera diberi oleh Pak Kades,” kata Dadang Supriatna.

Ia menyebutkan desa bisa menyediakan stok pangan sebanyak 1 ton beras per tahun.

“Itu bisa dibahas dan dibuat dalam musyawarah desa. Pak RT dan Pak RW juga bisa membahas pembangunan di tingkat RW. Bahkan pembahasan rencana pembangunan di tingkat dusun, hingga tingkat desa,” ucapnya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan itu bisa dicover melalui APBDes maupun APBD.

“Ini semua harus tertib,” katanya.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Harga Emas Antam Kamis 27 Februari 2025
Harga Emas Antam Kamis 27 Februari 2025 Pagi Turun Rp 2.000
Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar di Jakarta
Wamendagri: Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar di Jakarta
MBG untuk Ibu Hamil Tetap Berjalan saat Ramadan
MBG untuk Ibu Hamil Tetap Berjalan saat Ramadan
Liverpool
The Reds Makin Kokoh di Puncak, Liverpool Libas Newcastle 2-0
Persib Siapkan Mode Manuver Senyap
Persib Siapkan Mode Manuver Senyap Untuk Bangun Skuatnya di Musim Depan
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

Tanggul Jebol, Ribuan Makam di TPU Bojongsoang Kabupaten Bandung Terendam Banjir

4

Inflasi Kota Bandung Hingga 10 Persen Akibat Lonjakan Harga Jelang Ramadan

5

Gubernur Dedi Mulyadi Perjuangkan Nasib Siswa yang Gagal Ikuti SNBP Akibat Kelalaian Sekolah
Headline
Real Madrid
Real Madrid Unggul Tipis Atas Sociedad di Copa del Rey 2024/2025
Manchester United
Laga Dramatis Liga Inggris, Manchester United Taklukan Ipswich Town 3-2
Indonesia Juarai Cheerleading Japan Open Championship
Indonesia Juarai Cheerleading Japan Open Championship 2025 di Yokohama
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 27 Februari 2025

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.