BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid secara terbuka mendorong agar konsesi tambang yang diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikembalikan kepada pemerintah. Ia menilai, keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan sektor pertambangan justru membawa risiko besar dan telah memicu kegaduhan di internal NU.
Hal itu disampaikan Yenny saat memberikan sambutan pada Haul ke-16 Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu malam, 17 Desember 2025. Di hadapan ribuan jemaah, Yenny mengaku prihatin dengan kondisi NU belakangan ini yang menurutnya diwarnai polemik berkepanjangan.
“Saya jujur merasa resah melihat NU hari-hari ini. Terlalu banyak kegaduhan di internal, dan salah satu pemicunya adalah soal izin pengelolaan tambang,” ujar Yenny dalam sambutannya.
Putri Gus Dur itu menilai polemik tersebut menjadi tanda bahwa kebijakan konsesi tambang untuk PBNU bukanlah langkah yang tepat. Menurutnya, pengelolaan tambang membutuhkan keahlian teknis, pengalaman, serta manajemen risiko yang tidak sederhana dan berpotensi menimbulkan masalah baru bagi organisasi keagamaan.
Yenny juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan.
“Pak Luhut bercerita kepada saya, sejak awal beliau sebenarnya keberatan dengan kebijakan ini. Karena pertambangan itu sektor yang sangat kompleks dan penuh risiko,” kata Yenny.
Ia bahkan menyebut Luhut menolak menandatangani kebijakan tersebut karena memahami betul konsekuensi besar dari pengelolaan tambang. Pernyataan itu, kata Yenny, disampaikannya kepada publik atas seizin Luhut.
“Beliau mengatakan kepada saya, izin tambang itu bukan perkara sederhana. Ada risiko lingkungan, sosial, hukum, dan ekonomi yang sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yenny menilai apabila konsesi tambang tetap dijalankan oleh PBNU, maka risiko yang ditanggung organisasi jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh. Ia mengingatkan bahwa NU adalah organisasi keagamaan dan sosial yang memiliki tanggung jawab moral besar di tengah masyarakat.
“Menurut saya, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nama baik NU, kepercayaan umat, dan stabilitas organisasi bisa ikut dipertaruhkan,” tegas Yenny.
Baca Juga:
PBNU: Tokoh Agama Jangan Terlibat Politik Praktis!
Karena itu, ia berharap PBNU dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan izin pengelolaan tambang kepada pemerintah. Sikap tersebut, kata Yenny, sejalan dengan pandangan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang sebelumnya juga menyarankan agar NU tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Sebagai solusi alternatif, Yenny mendorong pemerintah agar memberikan dukungan kepada ormas Islam melalui skema bantuan pendanaan yang jelas dan transparan, terutama untuk sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan.
“Kalau tujuannya membantu ormas, jauh lebih baik negara mendukung lewat pendanaan untuk pesantren, sekolah, rumah sakit, dan kegiatan sosial. Itu jauh lebih sesuai dengan jati diri NU,” katanya.
Menutup sambutannya, Yenny mengajak seluruh warga NU untuk kembali memperkuat persatuan dan menjaga marwah organisasi sesuai nilai-nilai yang diwariskan para pendiri NU.
“Mari kita rawat NU sebagai rumah besar umat, sebagaimana dicita-citakan para pendiri kita. Jangan sampai kita kehilangan arah dan melupakan tujuan utama NU untuk kemaslahatan umat,” pungkas Yenny.
(Budis)
