BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Rumah Dinas Gubernur Riau, pada Kamis (6/11/2025). Penyidik menyita sejumlah bukti baru terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid.
“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (7/11/2025).
Budi enggan memerinci dokumen yang disita. Tapi, barang elektronik yang diambil penyidik adalah kamera pengintai.
“Dalam penggeledahan tersebut diantaranya penyidik menyita CCTV,” ucap Budi.
Barang-barang itu kini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dianalisis. Penyidik akan memanggil saksi untuk melakukan pendalaman.
“Selanjutnya, penyidik akan mengekstraksi dan menganalisis barang bukti tersebut,” ujar Budi.
Uang pemerasan dalam kasus ini merupakan hasil potongan tambahan anggaran Provinsi Riau pada 2025. Total, Pemprov Riau mendapatkan Rp177,5 miliar, dari sebelumnya Rp71,6 miliar.
Baca Juga:
Modus Jatah Preman di Kasus Pemerasan Gubernur Riau Dibongkar KPK
Abdul Wahid meminta Rp7 miliar dari keseluruhan uang yang didapat Pemprov Riau. Permintaan uang disebut ‘jatah preman’ dan penyerahan uang disebut ‘7 batang’.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.
Dalam kasus ini, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(Anisa Kholifatul Jannah)
