World Bank Nilai RI Negara Paling Jelek dalam Pengaturan Pajak, Begini Respon Luhut

World Bank Nilai RI Negara Paling Jelek dalam Pengaturan Pajak
Ilustrasi-Pajak (Dok. Bappenda Kab Asahan))

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — World Bank menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak. Hal ini disampaikan Bank Dunia Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu.

Leboh lanjut di ungkap Luhut, Bank Dunia bahkan menyamakan Indonesia dengan Nigeria karena buruk dalam memungut pajak dari rakyat, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak maksimal.

Luhut mengungkapkan kritik Bank Dunia (World Bank) kepada Indonesia dalam kinerja penerimaan pajak.

“World Bank itu kritik kita bahwa kita salah satu negara yang meng-collect pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya beberapa Waktu lalu.

Luhut menyebut World Bank memperkirakan, jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, maka penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan tambahan pendapatan sebesar Rp 1.500 triliun.

Ia pun menyampaikan kepada Bank Dunia, Indonesia berencana membuat layanan digital pemerintah atau Government Technology (GovTech) untuk mempermudah pemerintah mengawasi setiap pergerakan ekonomi.

BACA JUGA:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stabil Diatas 5 Persen Diapresiasi Bank Dunia

Luhut Dilantik Prabowo Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

 

“Ini sama seperti PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kami bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran Covid waktu itu,” tuturnya.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki layanan digital sistem informasi mineral dan batu bara kementerian/lembaga (SIMBARA) untuk menertibkan pajak. Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas produksi, hingga ekspor-impor mineral dapat terdata dan terlacak.

“Dia sudah ekspor berapa, dia bayar royalti atau belum, ada utang di pemerintah atau tidak. Once itu terjadi, otomatis blocking,” ucapnya.

 

 

(Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
SIM STNK Gratis
CEK FAKTA: Klaim Pembuatan dan Perpanjangan SIM-STNK Gratis
praktek renang lapangan
Buntut Orangtua Protes Pungutan Sekolah: 'Kok praktek renang di lapangan?'
Lowongan kerja pemkab bandung
Pemkab Bandung Akan Buka 8.200 Lowongan Kerja, Gandeng Perusahaan Lokal
Nikita Mirzani
Nikita Mirzani Umumkan Kehamilan di Tengah Kasus Hukum: 'Anak Itu Anugerah'
rosan roeslani ceo danantara
Rosan Roeslani Ditunjuk Jadi CEO Danantara, Cek Profilnya!
Berita Lainnya

1

KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar Larang Study Tour, Kecuali Kunjungan Industri SMK

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

4

BREAKING NEWS! Pilkada Tasikmalaya 2024 Diulang, Ade Sugianto Didiskualifikasi!

5

FSGI Kecam Pemecatan Vokalis Sukatani dari Profesi Guru
Headline
Dedi Mulyadi Wamil SMA
Dedi Mulyadi Rencanakan Wamil untuk SMA di Jawa Barat, Ini Tanggapan Masyarakat
pilkada diulang
Putusan MK: Pilkada Serang 2024 Diulang!
Bapanas Pastikan Stok Pangan Menjelang Ramadan Tetap Aman
Bapanas Pastikan Stok Pangan Menjelang Ramadan Tetap Aman
Persib Sampaikan 4 Poin Penting
Ambil Sikap Atas Putusan Komdis PSSI Untuk Beckham Putra, Persib Sampaikan 4 Poin Penting

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.