BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan kegiatan studi tur bagi siswa SD dan SMP bukanlah kewajiban.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyoroti pentingnya menjaga agar kegiatan luar kelas ini tidak menjadi beban finansial bagi orang tua.
“Saya mendukung penuh kebijakan yang telah disampaikan oleh Wali Kota. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kegiatan ini tidak memberatkan masyarakat,” kata Erwin, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama memang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung, sementara SMA dan SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Maka dari itu, untuk SD dan SMP di Kota Bandung, kebijakan studi tur harus diatur agar tidak menjadi beban. Tidak ada kewajiban. Ini harus dipahami semua pihak, terutama sekolah,” ucapnya.
Erwin bahkan menyarankan agar istilah “studi tur” diubah, karena kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan capaian akademik siswa.
“Studi tur itu tidak masuk dalam penilaian akademik. Maka jangan sampai ada sekolah yang memaksa siswa ikut, apalagi jika sampai mengeluarkan surat edaran bersifat wajib. Itu tidak bijak,” ujarnya.
Baca Juga:
Demi Wujudkan Kota Bandung Ramah Lansia, Pemkot Bandung Bereskan Infrastruktur dan PJU
Kendati demikian, Erwin tidak melarang kegiatan di luar kelas, seperti wisata edukatif atau piknik bersama, asalkan dilakukan secara sukarela dan tidak dikaitkan dengan nilai sekolah.
“Silakan saja jika ingin ada kegiatan bersama seperti wisata atau piknik. Tapi tidak boleh ada unsur pemaksaan, apalagi dikaitkan dengan prestasi atau nilai. Ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak,” katanya.
Selain itu, Erwin menegaskan Kota Bandung sebagai kota wisata terus berbenah, tidak hanya untuk wisatawan umum, tetapi juga untuk mendukung kegiatan edukatif yang menyenangkan dan terjangkau.
“Bandung ini kota tujuan wisata. Alhamdulillah sekarang banyak event yang digelar. Kita evaluasi dan terus benahi fasilitas publik seperti taman, kawasan heritage, dan infrastruktur lainnya agar bisa dimanfaatkan semua kalangan, termasuk untuk kegiatan edukatif siswa,” ujarnya.
Erwin juga menekankan pemerintah terus mendorong pengembangan wisata tematik yang relevan untuk dunia pendidikan, sehingga kegiatan luar kelas bisa dilakukan dengan nilai edukatif tanpa membebani keluarga siswa.
“Lihatlah sisi positifnya. Kita dorong sistem dan fasilitas yang mendukung, tapi tetap menjaga agar tidak ada anak yang merasa dikucilkan hanya karena tidak ikut,” pungkasnya.
(Kyy/Budis)
