TARAKAN,TM.ID : Kegiatan Jum’at Curhat yang dilakukan oleh Wakapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Brigjen Pol Kasmudi, di Desa SP5, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu, mendapat respon dari seorang warga yang mengeluhkan maraknya calo pendaftaran anggota Polri.
Warga tersebut menyatakan bahwa masyarakat menjadi takut dan enggan mendaftarkan diri menjadi anggota Polri karena adanya praktik calo.
“Kami sebagai warga resah karena maraknya calo pendaftaran polisi yang membuat masyarakat menjadi takut dan enggan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri,” kata Tumilan, salah satu warga Desa SP 5, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu, Bulungan, Jumat (19/5/2023).
Wakapolda menanggapi keluhan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa tidak ada penerimaan anggota Polri yang melibatkan uang.
“Jika ada anggota Polri bermain – main dengan menawarkan masuk polisi mudah dengan uang segera laporkan kepada kami, baik melalui Bhabinkamtibmas, polsek maupun polres atau langsung kepada kami (kapolda/wakapolda, red),” kata Kasmudi.
BACA JUGA: Oknum Polisi Calo Bintara Diganjar Mutasi ke Luar Pulau Jawa
Jika oknum polisi tersebut terbukti terlibat dalam praktik percaloan, Polda Kaltara akan mengambil tindakan hukum dengan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap mereka.
“Akan kami pastikan putra-putri daerah asal pendaftaran anggota Polri juga kami kembalikan lagi kepada masyarakat desa, agar ketika mereka berdinas dapat menjadi pelindung pengayom masyarakat menciptakan rasa aman dan sebagai kepanjangan tangan dari kepolisian,” kata Kasmudi.
Selain itu, Wakapolda Kaltara juga menyarankan adanya keteladanan dalam ketokohan di masyarakat serta kesadaran masyarakat untuk berperan dalam memajukan kegiatan di bidang masyarakat.
Hal ini penting karena rasa empati dan solidaritas sesama warga harus muncul dari diri sendiri, sehingga dapat menciptakan kemajuan dan keharmonisan dalam masyarakat.
Camat Tanjung Palas Tengah, Azrori, berharap bahwa Polsubsektor Tanjung Palas dapat menambah personel guna memperkuat keamanan di masyarakat, terutama menjelang pesta demokrasi Pemilu tahun 2024.
(Budis)
