BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Sebuah video amatir yang memperlihatkan keluhan seorang warga terkait biaya tambahan yang tidak wajar saat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah @dedimulyadi71 pada Jumat (3/4/2026) tersebut, seorang warga mengeluhkan adanya biaya “nembak” KTP sebesar Rp700.000 yang diminta oleh oknum petugas karena ketidaksesuaian data identitas.
Insiden ini bermula saat seorang pria hendak melakukan perpanjangan pajak lima tahunan dan ganti plat nomor di salah satu kantor layanan Samsat di wilayah Kabupaten Bandung.
Kronologi Kejadian
Dalam rekaman video, terlihat seorang petugas kepolisian sedang memeriksa berkas BPKB dan STNK milik warga tersebut. Petugas menjelaskan bahwa untuk perpanjangan lima tahunan, diperlukan KTP asli pemilik yang tertera di dokumen kendaraan.
Namun, karena pemilik kendaraan tersebut bukan atas nama pengadu, muncul penawaran biaya tambahan. Warga tersebut pun terkejut saat mengetahui biaya “nembak” KTP atau jasa pengurusan tanpa KTP asli dipatok sebesar Rp700.000.
“Ya Allah, bayar pajak saja dipersulit. Masa nembak KTP saja sampai Rp700 ribu, padahal biasanya cuma Rp200 ribu,” keluh warga tersebut dalam rekaman video sambil menunjukkan bukti rincian pajak yang harus dibayar.
Baca Juga:
Sampaikan Duka Atas Meninggalnya Dokter Asal Cianjur, KDM: Waspada Penularan Campak
Respons Cepat Dedi Mulyadi
Menanggapi keluhan yang viral tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, langsung memberikan pernyataan tegas. Pria yang akrab disapa KDM ini menyampaikan apresiasi atas keberanian warga yang mengadu dan berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih atas pengaduannya, dan segera kami tindak lanjuti pengaduan tersebut untuk dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat,” ujar KDM.
Gubernur menekankan bahwa pelayanan publik, terutama dalam hal pembayaran pajak, tidak boleh dipersulit oleh birokrasi maupun pungutan liar.
“Membayar pajak tidak boleh dipersulit, tidak boleh ada tambahan-tambahan yang memperberat. Karena tugas pemerintah adalah memudahkan orang membayar pajak,” tegasnya.
Evaluasi Layanan Samsat
Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa dana pajak kendaraan bermotor seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan. Oleh karena itu, hambatan dalam proses pembayarannya akan berdampak negatif pada pembangunan daerah.
Ia mengimbau kepada seluruh instansi terkait untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Saat ini, kasus tersebut tengah menjadi sorotan publik dan diharapkan ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan administrasi kendaraan bermotor di Jawa Barat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dan Samsat terkait dikabarkan sedang melakukan investigasi internal untuk mengklarifikasi insiden tersebut.
