JAKARTA,TM.ID: Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dimakzulkan oleh DPR AS. Atas hal itu dirinya pun dibuat berang.
Joe Biden malah bilang dalam pernyataan resminya, kalau DPR AS yang mayoritas dikuasai Partai Republik, tidak membantunya untuk membuat negaranya lebih baik. Dia menilai upaya pemakzulan tidak berdasar dan dilakukan tanpa bukti.
“Alih-alih melakukan apapun untuk membantu membuat kehidupan rakyat Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan. Alih-alih melakukan pekerjaan mereka pada pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih untuk membuang-buang waktu untuk upaya politik tak berdasar dan bahkan Partai Republik di Kongres mengakui (upaya pemakzulan) tidak didukung oleh fakta,” beber Joe Biden dikutip dari laman Gedung Putih, Jumat (15/12/2023).
Joe Biden juga menyampaikan dan membeberkan segala bentuk upaya uang sudah dia lakukan. Namun tidak memperoleh dukungan dari para anggota DPR AS.
BACA JUGA: Joe Biden Tak Tanggapi Desakan Presiden Jokowi Tentang Jalur Gaza
“Pada Selasa, saya bertemu dengan Presiden Ukraina yang memimpin rakyatnya dalam pertempuran untuk kebebasan melawan agresi Rusia. Dia datang ke AS untuk meminta bantuan kami. Namun anggota Kongres dari Partai Republik tidak mau membantu,” ungkapnya.
Joe Biden malah mengatakan jika DPR AS, tidak mau membantu atas Israel yang sedang menyerang Gaza. Bukan itu saja, dia juga menyebut kalau DPR AS tak mau memberikan bantuan soal peningkatan keamanan yang ada di perbatasan selatan AS.
“Kita harus mengatasi situasi di perbatasan selatan dan saya bertekad untuk mencoba memperbaiki masalah ini. Kami membutuhkan dana untuk memperkuat keamanan perbatasan, namun Partai Republik di Kongres tidak mau membantu,” terang Biden.
Dirinya turut menuding, jika Partai Republik di DPR AS tak mau mendanai kebijakan prioritas yang sudah disusun olehnya, dalam memperbaiki perekonomian rakyat Amerika Serikat.
“Kita harus melanjutkan kemajuan ekonomi kita dan memastikan inflasi terus turun dan pertumbuhan lapangan kerja terus meningkat. Hal ini berarti menghindari krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh diri sendiri seperti penutupan pemerintah, yang akan terjadi hanya dalam beberapa minggu lagi karena Partai Republik di Kongres tidak mau mendanai pemerintah dan prioritas-prioritas penting untuk membuat hidup lebih baik bagi rakyat AS,” jelasnya panjang lebar.
Kenapa Biden Dimakzulkan?
Perlu diketahui, kalau DPR AS secara resmi akan memakzulkan Biden di hari Rabu (13/12) waktu setempat kemarin. Hal itu terjadi lantaran adanya dugaan Biden mendapatkan keuntungan untuk bisnis keluarganya, secara finansial ketika menjabat presiden dan wakil presiden.
Mengutip dari Associated Press (AP), dari hasil voting menghasilkan sebanyak 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan, sementara 212 anggota lainnya menolak. Lebih spesifiknya, upaya pemakzulan itu didorong atas kecurigaan terhadap bisnis luar negeri yang diurus oleh anak orang nomor satu di AS, bernama Hunter Biden.
Dari hasil dengan mayoritas anggota DPR AS setuju agar Boden dimakzulkan. Maka penyelidikan pun dilakukan. Ranah penyelidikan akan berfokus pada apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya, dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan anaknya itu.
BACA JUGA: Pengamat: Ada Amerika Dibalik Dukungan Muslim Uyghur ke Israel
Sementara itu, Hunter sudah menolak untuk memberikan testimoni dalam rapat tertutup di DPR AS soal adanya tudingan itu.
Termasuk penolakn juga dilakukan Gedung Putih, karena pemakzulan yang disepakati di Gedung DPR AS tidak diserta dan didukung fakta. Hal itu pun berujung kepada motif politik.
Namun demikian, banyak pihak yang menilai jika upaya pemakzulan Biden bakal gagal. Karena putusan apakah Biden akan dimakzulkan atau tidak, harus diputuskan Senat AS.
Sementara itu, mayoritas Senat AS diisi anggota Partai Demokrat yang menjadi payung Joe Biden bernaung. Jumlahnya ada sekitar 51 kursi. Sedangkan Partai Republik, hanya menduduki 49 kursi Senat.
Tak menutup kenungkinan jika penyelidikan pemakzulan, akan menajdi bumerang untuk Gedung Putih, saat Biden ingin mencalonkan diri kembali dalam Pemilu AS 2024 mendatang.
