Tidak Sesuai Izin, Pemprov Jabar Sebetulnya Tolak Giat Capres Anies Baswedan di GIM Bandung

Penulis: Masnur

Kegiatan Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat tidak sesuai dengan izin. (Foto: Teropong Media)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak acara Anies Baswedan yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM). Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin.

Bey mengatakan soal pembatalan acara bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, yang awalnya berencana digelar di GIM, Kota Bandung pada hari Minggu (8/10) kemarin.

Bey Machmudin menyatakan sebetulnya Pemprov Jabar menolak kegiatan tersebut, karena yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan izin, yang disampaikan pihak penyelenggara.

BACA JUGA: Penggunaan GIM Berujung Polemik: Izinnya Diskusi Politik, Ujug-ujug Muncul Baliho AMIN

“Saya sangat mendukung kegiatan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Saya juga sangat terbuka menerima kritikan. Terkait dengan acara Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh antara izin dan yang terjadi,” ungkap Bey Machmudin, Selasa (10/10/2023).

Bey mengatakan alasan pembatalan acara Anies Baswedan di GIM Kota Bandung. Karena kata dia, awalnya ada pengajuan permohonan izin ke Pemprov Jabar, disampaikan bakal dipakai untuk kegiatan diskusi.

Perizinan acara tersebut dikuatkan konfirmasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, sebagai pengelola GIM, yang menyatakan kalau dalam surat pengajuan izin kegiatan itu untuk diskusi dan tidak mengandung unsur politik.

“Namun satu hari menjelang acara, Disparbud Jabar melihat ada baliho dengan tulisan capres dan cawapres yang tidak sesuai dengan arahan, dan aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia,” terang Bey.

“Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham. Bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh ASN. Di mana mereka melihat ada baliho dengan tulisan capres-cawapres. Sudah jelas ada aturan KPU, melarang adanya pelaksanaan bersifat seperti kampanye, selama sebelum kampanye,” beber Bey menambahkan.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Imbauan KPU RI Nomor 766/PL.01.6-SD/05/2023 terkait imbauan untuk Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang Menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Sakit, Gedung Pemerintah termasuk Fasilitas Milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD. Kemudian itu dipertegas dalam Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Sehingga ketika tahu tidak sesuai, maka Disparbud Jabar dalam posisi menegakan aturan itu menurunkan spanduk dan baliho yang sudah terpasang. Termasuk mengonfirmasi ulang

kepada pemohon izin kalau acara yang digelar bukanlah diskusi biasa, melainkan berunsur politik Pilpres 2024 di dalamnya.

“Kemudian informasi dari Kadisparbud, pemohon meminta maaf dan ada kesalahan. Kemudian disampaikan izin kami cabut. Di situ pemohon mengerti tapi besoknya Polrestabes Bandung berkoordinasi dengan Disparbud, menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju GIM dan Kadisparbud memberikan kebijakan untuk memberikan izin tapi hanya di halaman,” ungkapnya.

Bey turut memberikan contoh soal kegiatan di GIM Kota Bandung yang digelar sebelumnya tanggal 17 September 2023, oleh relawan bakal capres Ganjar Pranowo. Dalam kegiatan itu tidak tertera jelas capres-cawapres.

BACA JUGA: Bengisnya Anak Anggota DPR RI Fraksi PKB, Hotman Paris Siap Dampingi Keluarga Korban

“17 September relawan dari bacapres lain, informasi yang saya dapat dari ASN, tidak tertera jelas capres-cawapres. Kalau hanya diskusi, kami akan berikan izin,” begitu kata dia.

Kegiatan yang berlangsung pada 17 September 2023 adalah Kawan Juang Ganjar Pranowo (GP). Mereka membuat kegiatan jalan sehat keliling jalanan Bandung sepanjang empat kilometer, dengan start mulai dari Plaza Cikapundung.

Termasuk acara yang dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Sarana Olah Raga (SOR) Arcamanik, Kota Bandung. Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2023.

Dalam kegiatan itu tidak menyampaikan sama sekali ajakan untuk memilih calon presiden tertentu dari partai tertentu.

“Jadi ASN hanya menegakan aturan, dan di acara Mas Kaesang tidak ada sama sekali atribut partai, ajakan memilih calon dan partai tertentu, bahkan beliau menyebut semua partai, semua capres dan mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara pada Pemilu. Jadi lebih ke diskusi,” kata dia.

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Persib Kenalkan Pemain Baru Lewat Cara Klasik
Pilih Langkah Berani, Persib Kenalkan Pemain Baru Lewat Cara Klasik
Royalti
Anji Buka Suara Soal Kisruh Royalti Musisi
hasto suap
Hasto Ngaku Murka saat Tahu Saiful Minta Uang pada Harun hingga Beri Teguran Keras
Empat Hari Penuh Perjuangan, Jenazah Pendaki Brasil Akhirnya Dievakuasi dari Gunung Rinjani
Empat Hari Penuh Perjuangan, Jenazah Pendaki Brasil Akhirnya Dievakuasi dari Gunung Rinjani
Adam Suseno
Inul Daratista Curhat Pilu Dampingi Adam Suseno yang Terluka Parah
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

SPMB SD di Bandung Diatur Ketat, Sekolah Pastikan Tidak Ada Biaya Tambahan

4

Gencatan Senjata Trump Tak Terbukti, Rudal Iran Terus Hujani Langit Israel!

5

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital Melalui Program Rekrutmen Mitra Digital
Headline
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
evakuasi wni dari iran
Kemenlu Masih Belum Berhasil Evakuasi Ratusan WNI dari Iran
Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor
Work From Didieu! Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor
longsor cisewu garut
Longsor di Cisewu Garut, Satu Keluarga Tewas Tertimbun Tanah

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.