JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, membenarkan adanya kunjungan kerja rombongan Komisi XI ke Australia sejak 27 Agustus 2025. Agenda ini ramai diperbincangkan publik lantaran bertepatan dengan maraknya aksi demonstrasi di berbagai titik di Jakarta, termasuk di depan Gedung MPR/DPR.
Misbakhun menjelaskan, bahwa perjalanan tersebut merupakan rangkaian kunjungan kerja Komisi XI sekaligus Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Ia mengklaim, bahwa jadwal tersebut sudah disusun jauh sebelum terjadi gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Tanah Air
“Agenda Komisi XI ke Australia ini sudah lama dipersiapkan. Panja RUU P2SK harus menuntaskan pembahasan pada 8 September 2025, sehingga kunjungan ini bagian dari kerja Panja, bukan tiba-tiba ditentukan,” kata Misbakhun, Sabtu (30/8/2025).
Agenda Canberra dan Sydney
Di Canberra, delegasi Komisi XI bertemu dengan Duta Besar RI serta mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Pertemuan itu membahas langsung pelaksanaan program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Australia, termasuk tantangan dan isu dalam proses penyalurannya.
Selain itu, Komisi XI juga melakukan pertemuan dengan Australian National Audit Office (ANAO).
Sementara di Sydney, rombongan melanjutkan agenda pada 28 Agustus 2025 dengan mengunjungi Australia Payment Network (AusPayNet), kemudian mendatangi kantor perwakilan Bank BNI yang baru dibuka. Pada 29 Agustus 2025, Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) sebagai bank sentral negeri tersebut.
Dalam kunjungan itu Komisi XI DPR RI tidak sendiri. Mereka didampingi sejumlah mitra kerja, antara lain Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, serta Bank BTN.
Misbakhun menegaskan, seluruh agenda resmi telah rampung dilaksanakan dan delegasi kini dalam perjalanan kembali ke Tanah Air. “Semua agenda sudah selesai, dan rombongan sedang menuju pulang ke Indonesia,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
(Dist)
