BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, angkat bicara soal wacana pembongkaran Teras Cihampelas. Menurutnya, keputusan terhadap masa depan infrastruktur ikonik tersebut harus melalui kajian mendalam dan melibatkan para ahli tata kota serta perencana wilayah.
“Teras Cihampelas ini dulunya dibangun dengan semangat kejayaan. Kini muncul wacana pembongkaran. Maka sebaiknya kita dengar dulu pendapat para ahli. Bandung ini banyak ahli tata kota, banyak juga planolog. Mereka yang paling paham soal penataan ruang kota,” kata Asep Mulyadi, di Jalan Patuha Kota Bandung, Kamis (3/7/2025).
Asep mengatakan, sebelum mengambil keputusan besar seperti pelepasan aset atau pembongkaran, penting untuk menelusuri kembali perencanaan awal dan mempertimbangkan fungsi Teras Cihampelas dalam visi Kota Bandung ke depan.
Baca Juga:
Teras Cihampelas Terancam Dibongkar
Teras Cihampelas Dijaga Ketat 24 Jam, Satpol PP Antisipasi Mabuk-Mabukan hingga Tindak Asusila
“Perlu dikaji secara komprehensif, termasuk menelusuri apa sebenarnya perencanaan kota ketika Teras Cihampelas dibangun. Jangan terburu-buru ambil keputusan tanpa data dan kajian mendalam,” ucapnya.
Saat disinggung terkait pendapat pribadinya terhadap keberadaan Teras Cihampelas, Asep menilai ruang publik seperti itu pasti memiliki sisi positif dan negatif.
“Pro dan kontra pasti ada. Tapi saya percaya, daripada membongkar total, lebih baik kita cari cara untuk menyempurnakan. Apa yang kurang, kita perbaiki. Karena menyempurnakan akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan membongkar dan memulai dari nol,” ujarnya.
Selain itu, Asep juga menegaskan, setiap kebijakan publik, apalagi yang menyangkut aset besar dan ruang publik, harus mengutamakan kebermanfaatan dan kenyamanan warga Kota Bandung.
“Yang penting itu adalah bagaimana kita menjadikan Bandung lebih nyaman, lebih manusiawi, dan bermanfaat untuk semua. Jadi mari kita duduk bersama, kaji bersama, dan cari solusi terbaik untuk Teras Cihampelas,” pungkasnya.
Wacana pembongkaran Teras Cihampelas sebelumnya mencuat setelah Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut adanya usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pelepasan aset. Namun keputusan akhir masih menunggu kajian hukum, teknis, dan masukan dari berbagai pihak. (Kyy/_Usk)