BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Rencana pembongkaran Teras Cihampelas kembali mengemuka dan menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, yang menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum keputusan diambil.
Menurutnya, wacana pembongkaran yang mencuat kabarnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa dilakukan secara gegabah. Dirinya menilai, perlu ada analisis mendalam dari berbagai aspek yakni hukum, sosial, dan ekonomi.
“Ini masih sebatas usulan, bisa diterima atau ditolak. Tapi yang paling penting, pemkot dan pemprov harus duduk bersama, membangun komunikasi, dan menyusun kajian menyeluruh. Termasuk menilai implikasi hukumnya bila dibongkar, atau sebaliknya, jika tetap dipertahankan,” kata Andri Rusmana, Senin (7/7/2025).
Baca Juga:
Teras Cihampelas Dipertanyakan, Ketua DPRD Bandung: Libatkan Ahli Tata Kota, Cari Solusi Terbaik
Teras Cihampelas yang dibangun sekitar 2016-2017 sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pengurangan kemacetan, serta memberikan ruang aktivitas bagi pedagang kaki lima. Namun, menurut Andri, pandemi COVID-19 mengganggu operasional dan tujuan awalnya belum tercapai maksimal.
“Kita harus berpikir untuk masa depan Bandung. Tujuan awal proyek ini memang mulia, tetapi kenyataannya di lapangan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Setelah pandemi, aktivitas di Teras Cihampelas jauh menurun,” ucapnya.
Andri juga menyoroti perlunya penataan ulang kawasan Cihampelas secara menyeluruh. Dirinya juga menyebut saat ini banyak bus pariwisata enggan masuk ke kawasan tersebut karena akses jalan yang kurang mendukung. Dampaknya, jumlah wisatawan menurun dan ekonomi lokal lesu.
“Kalau kawasan Cihampelas dikembalikan ke fungsinya seperti dulu dan ditata lebih baik, bisa saja geliat ekonomi kembali tumbuh. Tapi kalau memang Teras Cihampelas akan dibongkar, perlu ada perhitungan nilai asetnya. Apakah masih layak dimanfaatkan, atau justru jadi beban,” ujarnya.
Andri pun menegaskan, jika pembongkaran benar-benar akan dilakukan, harus disiapkan konsep pengganti yang matang dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keputusan ini harus berbasis kajian akademis dan melibatkan para ahli. Jangan sampai malah menambah persoalan baru. Gubernur dan pemkot harus hadir dengan solusi yang visioner,” pungkasnya.
Andri menutup dengan menyatakan bahwa DPRD Kota Bandung siap mendukung langkah terbaik untuk masa depan kota, asalkan berpihak pada kepentingan masyarakat dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. (Kyy/_Usk)