TERNATE,TM.ID: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) memastikan tahun ini fokus menyelesaikan utang pihak ketiga yang nilainya mencapai Rp300 miliar.
Ini disampaikan Kepala Bidang Bina Marga sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Malut, Eka Dahliani, kepada wartawan, Kamis (8/2/2024).
BACA JUGA: Legenda Danau Tolire Ternate yang Menyimpan Sejuta Misteri
Menurutnya, setelah dilantik pada pekan kemarin, ia langsung melakukan pemebenahan terhadap administrasi pada dinas yang dipimpinnya itu.
“Jadi kita benahi dulu administrasi, dan soal utang ini tetap harus bayar. Kita kerja saja sesuai tupoksi. Dijalankan saja. Kalau memang programnya memang ada, ya kita jalankan, Tapi tidak boleh menutup mata dengan utang yang ada,” kata dia.
Eka juga memastikan akan mengecek progres pekerjaan 21 paket proyek multiyears yang hingga kini sebagian belum capai 100 persen, seperti ruas Laiwui-Jukotamo-Anggai di Pulau Obi Halmahera Selatan dan ruas Payahe-Dahepodo dan Matuting-Ranga di Gane.
“Selama tiga hari ini saya komunikasi terkait pekerjaan di Pemprov Malut. Harusnya hari ini jadwalnya saya dengan PPK multiyears. Bagaimana progres di lapangan, dana terakhir seperti apa, pencairan progres keinginannya seperti apa dan progres fisiknya seperti apa. Ini yang harus saya cek,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada tahun 2023 kemarin, Dinas PUPR Malut menggelontorkan anggaran sebesar 589 miliar yang bersumber dari APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada 21 paket.
BACA JUGA: Bappeda Malut Tindaklanjut Jukrah Kemendagri Meski Hasil Evaluasi APBD 2024 Belum Diterima
Namun sayangnya sampai sekarang masa kontrak berakhir, sebagian paket belum selesai 100 persen. Alhasil, di tahun 2024 ini Pemprov kembali menganggarkan 200 miliar untuk kelanjutan pekerjaan tersebut.
(Tio/Masnur)
