BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons wacana pengerahan prajurit TNI untuk menjaga fasilitas kilang minyak Pertamina di sejumlah daerah. Ia menilai langkah tersebut tidak menjadi persoalan selama bertujuan memperkuat keamanan objek vital negara.
“Enggak ada masalah. Daripada ada sabotase, ya aparat keamanan TNI dan polisi itu penting,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11).
Bahlil menekankan bahwa seluruh institusi negara memang harus bersinergi dalam menjaga aset-aset strategis yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasional. Menurutnya, pengamanan kilang yang menjadi tulang punggung energi Indonesia layak dilakukan dengan kolaborasi penuh antarlembaga.
“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan hal-hal penting bagi kepentingan negara,” katanya.
Baca Juga:
Kilang Minyak Terbesar di Indonesia Terbangun di Tahun 2025
Pertamina Perluas Produksi Avtur Minyak Jelantah, Tambah 16 Ribu Barel Per Hari di 2026
Wacana keterlibatan TNI di kilang Pertamina sebelumnya diungkapkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyebut pengamanan instalasi strategis, termasuk milik Pertamina, merupakan bagian dari tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang diatur dalam revisi Undang-Undang TNI.
“Tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya milik Pertamina, ini bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI. Kita akan laksanakan mulai Desember dengan menugaskan pasukan TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (24/11).
Ia menambahkan bahwa pengamanan tidak hanya dilakukan melalui penempatan personel di lapangan. Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga dilibatkan untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap fasilitas energi nasional tersebut.
“BAIS akan memantau agar kita mengetahui ancaman potensial yang mungkin muncul, sehingga bisa diantisipasi secara fisik,” ucapnya.
