Sistem Zonasi Dihapus, Kemendikbudristek Harus Siapkan Skema Baru PPDB

zonasi PPDB dihapus
Ilustrasi (Pixabay)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berjalan tujuh tahun ini, belum memberikan dampak yang baik.

Ia berharap, tahun 2025 mendatang muncul skema baru di bawah pemimpin yang baru, agar persoalan PPDB tidak lagi menjadi kendala untuk mengakses pendidikan di Indonesia.

“Saya inginkan tidak ada lagi persoalan pendidikan yang menjadi kendala, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” ujar Illiza dalam keterangan resmi Parlementaria, dikutip Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, penghapusan sistem zonasi dalam PPDB itu sebagaimana disampaikan ke Kemendikbudristek beberapa waktu lalu, yang akan diganti dengan skema baru.

Terlebih lagi, kata dia, selama ini banyak terjadi kasus jual beli hingga sogok-menyogok kursi untuk siswa-siswi baru. Masalah ini harus dievaluasi secara tegas, bahkan harus diberikan sanksi yang berat bagi para pelaku.

Politisi Fraksi PPP ini berharap jangan sampai ada lagi kesenjangan dalam dunia pendidikan apalagi sampai tidak bisa melanjutkan sekolah.

Ia menegaskan seharusnya wajib belajar 12 tahun sesuai program pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dijalankan konsisten.

BACA JUGA: Cek, Ini Jadwal Daftar Ulang PPDB Jabar 2024 Tahap 2

Hal itu bertujuan memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia sampai dengan usia 12 tahun alias sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas.

“Jangan sampai dengan adanya aturan zonasi, jarak rumah yang sudah diatur pemerintah dengan persentase secara merata masih menyisakan persoalan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak bisa sekolah di negeri,” tegasnya.

Ia membandingkan dengan kasus yang terjadi di Kota Bandung Jawa Barat, terdapat temuan-temuan tentang PPDB yang kurang baik, sehingga oknum-oknum tersebut diberikan sanksi pemecatan.

“Mudah-mudahan ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan yang jelas dan sanksi tegas,” tutupnya.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pengeboran Migas di Indramayu dan Wajo Disetujui, LP2B Dikorbankan?
daihatsu toyota
Daihatsu Mau Pindah ke Toyota? Ini Pernyataan dari Perusahaan
bus ugal-ugalan
Bus Rute Surabaya-Semarang Ugal-Ugalan Jadi Bahan Berita Media China, Netizen: Kemunduran!
preman pasar
Aksi Preman Pasar Palak Pedagang dan Tendang Dagangan di Bekasi, Bikin Netizen Naik Darah!
Zalnando: Kumpul Keluarga Cabang Indonesia Kan
Undang Kevin Mendoza di Waktu Lebaran, Zalnando: Kumpul Keluarga Cabang Indonesia Kan
Berita Lainnya

1

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan Selain Yalla Shoot

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

4

Link Live Streaming Indonesia Vs Korsel U23, Selain Yalla Shoot

5

Sejarah Letusan Gunung Gede dan Potensi Ancaman di Masa Depan
Headline
Soal Tarif Impor Trump, Kadin Sebut Peluang Negosiasi Masih Terbuka
Soal Tarif Impor Trump, Kadin Sebut Peluang Negosiasi Masih Terbuka
Timnas Indonesia U-17
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan Selain Yalla Shoot
arus balik
Waspada Pemudik ke Jakarta, Korlantas Ungkap Perkiraan Arus Balik Mudik 2025
Korsel Segera Gelar Pemilu Setelah Presiden Yoon Resmi Dicopot
Korsel Segera Gelar Pemilu Setelah Presiden Yoon Resmi Dicopot

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.