CIMAHI,TM.ID: Setahun sudah roda pemerintahan Kota Cimahi dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan.
Kendati begitu, di bawah tangan dinginnya sejumlah program prioritas unggulan pun terus digenjot guna mencapai target dan berbuah manis lewat berbagai penghargaan.
“Ada beberapa program prioritas yang kita terus implementasikan, antara lain pengentasan kemiskinan, menaikan investasi, pembangunan digitalisasi dan peningkatan dan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” kata Dikdik saat ditemui di ruangannya, Rabu (4/10/2023).
Pertama, jelas Dikdik, dalam mengentaskan persoalan stunting pihaknya berhasil menurunkan angka stunting dari 3.026 kasus pada tahun 2022 menjadi 2.928 pada tahun 2023.
“Kurang lebih angka stunting mengalami penurunan hingga 100 kasus tahun ini,” jelasnya.
Kendati demikian, Dikdik mengakui untuk penanganan stunting ini tidak bisa dirampungkan dalam waktu singkat, namun, paling lama lima tahun.
“Tapi, kalau tidak sekarang mau kapan dan kita mengikuti arahan Presiden RI, yakni Zero New Stunting,” ujarnya.
BACA JUGA: Terungkap, 2 Koridor LRT Bandung Raya Telan Biaya Rp30 Triliun!
Kedua, program digitalisasi melalui portal.stunting di mana dalam situs tersebut bisa mengecek warga yang mengalami stunting secara by name by address, mulai dari data balita, ibu hamil dan bisa melakukan pemantauan.
“Dalam aplikasi itu, kita bisa tahu perkembangan stunting, terus kita bisa memberikan makanan tambahan dan dicek setiap bulannya adakah perubahan,” terangnya.
“Alhasil, Kota Cimahi mendapat penghargaan dari Kementerian BKKBN dengan menyabet juara kedua kota terbaik dalam melaksanakan Praktik Baik Kasus Stunting di Indonesia (Petik Aksi) 2023,” sambungnya.
Dalam prosesnya, terang Dikdik, pihaknya membuat logical framework, di mana Dinas Kesehatan (Dinkes) harus berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dispangtan untuk menyuplai makanan tambahan. Termasuk, melakukan pemberdayaan keluarga.
“Ada juga pemberian makanan tambahan (PMT) olahan daun kelor untuk menangani stunting dan saat menyusun program, Dinkes butuh dari Dispangtan, sehingga kita berikan intervensi anggaran ke Dispangtan,” terangnya.
Berikutnya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam hal ini pengadaan barang dan jasa, Pemkot Cimahi telah merealisasikan sebesar 96,19 persen dari target 97,12 persen.
“Ada peningkatan 60 persen dari tahun kemarin dan syarat minimal TKDN itu 40 persen,” sebutnya.
Kemudian, lanjut Dikdik, dari sisi peningkatan pembangunan digitalisasi pihak melakukan percepatan layanan, salah satunya dengan hadirnya Layanan Publik Kecamatan Kelurahan Kota Cimahi (Lapak Kami).
“Selain mal pelayanan publik (MPP) kita punya banyak aplikasi. Bahkan, mendapat apresiasi dari pusat karena adanya aplikasi Srikandi yang merupakan aplikasi untuk mendigitalisasi arsip-arsip,” paparnya.
“Alhasil, kita juga mendapat Inovation Government Award (IGA) 2024 dan masuk lima besar kota/kabupaten yang memiliki inovasi,” katanya.
Terakhir, sambung Dikdik, program pengentasan kemiskinan yang penanganannya dikemas dalam tiga kategori, yakni rescue, recovery dan re-development.
“Jadi, yang sifatnya mendesak itu bagi masyarakat yang tengah sakit dan sama sekali tidak memiliki pangan,”katanya.
Selanjutnya, recovery pihaknya mencoba membuka kesempatan mengaksesnya lapangan kerja melalui program one product one RW.
“Kalau untuk re-development kita berikan pembinaan khusus dan membuka akses bagi pihak-pihak yang memiliki potensi dalam berbagai bidang,” pungkasnya.
(Tri/Dist)
