JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Fraksi PDIP DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan penulisan sejarah ulang, yang ditargetkan tuntas pada 17 Agustus 2025 mendatang.
“Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Jika sebelumnya, partai berlogo banteng moncong putih itu, meminta penulisan sejarah untuk ditunda.
Namun, mengingat banyaknya gunjingan yang berkembang, maka sudah saatnya Fraksi meminta kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan.
Ia tak menepis, bahwa salah satu persoalan yang menjadi sikap Fraksi PDIP itu, pernyataan kontroversial dari Fadli Zon terkait usulan terkait peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998 hanya rumor. Akan tetapi, ada pertimbangan lainnya juga.
“Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan,” ujarnya.
BACA JUGA:
Putri Gus Dur Kritik Fadli Zon Soal Sangkalan Pemerkosaan Massal 1998
Teman Ungkap Hasto Pernah Ditawari Kursi Menteri Era Jokowi, Lebih Setia Ngurus PDIP?
Lebih lanjut, Esti, karena di situ banyak polemik, maka Fraksi PDIP dengan tegas meminta agar penulisan sejarah ini dihentikan.
“Sampai kemudian kita bisa mendiskusikan kembali yang kemudian sejarawan-sejarawan yang lain pun bisa terlibat lebih banyak dan tidak ada persoalan-persoalan prinsip yang itu akan melukai banyak orang,” katanya.
Adapun sikap resmi pihaknya, akan disampaikan secara resmi saat Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Rapat direncanakan digelar dalam pekan ini.
“Kita minta itu kita bertemu, lalu kita meminta dengan tegas stop penulisan sejarah yang sudah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia luar,” tutupnya.
(Saepul)
