BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kantor OJK Provinsi Jawa Barat menilai kinerja sektor jasa keuangan Provinsi Jawa Barat sampai dengan 31 Oktober 2024 terjaga stabil dan resilient, tercermin dari membaiknya komponen keuangan utama serta indikator prudensial di tengah isu geopolitik global.
Secara regional, laju ekonomi Provinsi Jawa Barat periode triwulan III-2024 tumbuh 4,91 persen (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 4,95 persen (yoy) dan periode triwulan II-2024 di 4,95 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-21 dari 34 provinsi di Indonesia dan urutan ke-5 dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
Menelaah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III-2024 berdasarkan pendekatan produksi (menurut jenis lapangan usaha), maka produksi Provinsi Jawa Barat didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 5,12 persen (yoy) dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan produksi tertinggi sebesar 11,87 persen (yoy). Sementara berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDRB Provinsi Jawa Barat didominasi oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan pertumbuhan 4,98 persen (yoy) dan pertumbuhan pengeluaran tertinggi terdapat pada Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,83 persen (yoy).
Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Kantor OJK Provinsi Jawa Barat (KOBD) bersama Kantor OJK Cirebon (KOCB) dan Kantor OJK Tasikmalaya (KOTM) akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Provinsi Jawa Barat yang berada di 17 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Jawa Barat.
Ruang lingkup pengawasan Kantor OJK Provinsi Jawa Barat meliputi 2 Bank Umum/Bank Umum Syariah, 136 BPR dan BPRS, 4 dana pensiun, 18 perusahaan Gadai Swasta, 23 LKM & LKMS, 1 Kantor Pusat (KP) Perusahaan Efek Daerah (PED), 1 KP Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), 2 KP Perantara Pedagang Efek-efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS), 310 Kantor Cabang (KC) APERD, 7 KC Manajer Investasi, 77 KC Perusahaan Efek dan 83 Emiten.
Perkembangan Sektor Perbankan
Sejalan dengan kinerja penyaluran kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 10,92 persen (yoy) menjadi Rp7.657 triliun pada Oktober 2024, penyaluran kredit perbankan di Provinsi Jawa Barat yang mencakup 2 Bank Umum/Bank Umum Syariah dan 136 BPR & BPRS juga tumbuh positif sebesar 4,60 persen (yoy) menjadi Rp153,68 triliun dengan rasio NPL gross secara industri perbankan masih berada di bawah threshold 5% sebesar 3,41% (yoy).
Kinerja Perbankan di Provinsi Jawa Barat pada 31 Oktober 2024 mengalami pertumbuhan positif secara yoy, tercermin dari beberapa indikator antara lain total Aset yang mencapai Rp230,43 triliun, tumbuh sebesar Rp19,16 triliun atau 9,07 persen (yoy) dari Rp211,27 triliun pada akhir Oktober 2023.
Selanjutnya untuk periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp165,37 triliun, tumbuh sebesar Rp8,94 triliun atau 5,72 persen (yoy) dari Rp156,43 triliun di akhir Oktober 2023. Sementara itu, Kredit atau Pembiayaan mencapai Rp153,68 triliun, tumbuh sebesar Rp6,76 triliun atau 4,60 persen (yoy) dari Rp146,92 triliun pada 31 Oktober 2023.
Secara terperinci, Bank Umum/Bank Umum Syariah yang berkantor Pusat di Provinsi Jawa Barat, yaitu Bank BJB serta Bank BJB Syariah, mencatatkan kinerja pertumbuhan yang lebih baik dibanding periode sebelumnya, antara lain tercermin total Aset mencapai Rp198 triliun, tumbuh sebesar Rp17,52 triliun atau 9,71 persen (yoy) dari Rp180,48 triliun pada akhir Oktober 2023. DPK mencapai Rp143 triliun, tumbuh sebesar Rp7,62 triliun atau 5,63 persen (yoy) jika dibandingkan 31 Oktober 2023 sebesar Rp135,38 triliun. Di sisi lain, penyaluran Kredit atau Pembiayaan mencapai Rp130 triliun, tumbuh sebesar Rp6,92 triliun atau 5,62 persen (yoy) dari Rp123,08 triliun pada posisi 31 Oktober 2023. Selanjutnya, Bank Umum/Bank Umum Syariah di Provinsi Jawa Barat mampu menjaga rasio NPL gross di level yang relatif rendah yaitu 1,83 persen per 31 Oktober 2024.
Sejalan dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah, dalam periode yang sama kinerja BPR dan BPRS juga menunjukkan tren positif. Per 31 Oktober 2024, total Aset BPR dan BPRS di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp32,43 triliun, tumbuh sebesar Rp1,64 triliun atau 5,33 persen (yoy) dari sebesar Rp30,79 triliun. Penghimpunan DPK BPR dan BPRS mencapai Rp22,37 triliun, tumbuh sebesar Rp1,32 triliun atau 6,27 persen (yoy) dari sebesar Rp21,05 triliun. Sementara penyaluran Kredit dan Pembiayaan per 31 Oktober 2024 mencapai Rp23,68 triliun, tumbuh sebesar Rp1,81 triliun atau 8,28 persen (yoy) dari sebesar Rp21,87 triliun.
Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, per 31 Oktober 2024 kredit yang disalurkan BPR Konvensional mencapai Rp17,70 triliun, tumbuh sebesar Rp1,33 triliun atau 8,12 persen (yoy). Pertumbuhan kredit ini perlu terus diikuti dengan perbaikan kualitas kredit agar dapat dimitigasi tren kenaikan NPL gross yang mencapai 12,83 persen di akhir Oktober 2024. Sementara itu, realisasi pembiayaan BPR Syariah (BPRS) per 31 Oktober 2024 mencapai Rp5,98 triliun, tumbuh sebesar Rp0,49 triliun atau 8,84 persen (yoy) dari sebesar Rp5,49 triliun di 31 Oktober 2023. Kualitas pembiayaan BPRS sehingga rasio NPF sebesar 9,79 persen di 31 Oktober 2024 dapat ditekan.
Dibandingkan total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional per 31 Oktober 2024 yang mencapai Rp246,59 triliun dengan outstanding sebesar Rp209,69 triliun, penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp24,71 triliun dan menempati urutan ketiga provinsi terbesar dalam penyaluran KUR setelah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Tercatat sebanyak 432.945 pelaku usaha di Provinsi Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan nilai outstanding saat ini mencapai Rp21,64 triliun. Berdasarkan jenisnya, KUR Mikro memiliki porsi paling besar mencapai Rp15,97 triliun dan diikuti KUR Kecil sebesar Rp8,61 triliun.
Kinerja Sektor Pasar Modal
Sampai dengan 30 September 2024, total Single Investor Identification (SID) di Provinsi Jawa Barat tercatat 2.862.724 SID, tumbuh 9,40 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SID terbanyak atau mencapai 20,67 persen secara nasional. Hal ini menunjukkan antusiasme warga Jawa Barat untuk mengakses produk keuangan Pasar Modal. Berdasarkan nilai total transaksi saham, Provinsi Jawa Barat telah mencapai Rp24,86 triliun, terbesar ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Sementara jumlah investor pasar modal terkait kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di Provinsi Jawa Barat mencapai 223.355 investor, terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah terdapat 83 perusahaan dari Provinsi Jawa Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari sektor Perbankan, Telekomunikasi, Properti serta Industri Makanan & Minuman.
Kinerja Sektor Industri Keuangan Non Bank
Per 30 September 2024, nilai Aset Dana Pensiun di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp26,07 triliun, turun sebesar Rp0,15 triliun atau minus 0,57 persen (yoy) dari Rp26,22 triliun di akhir September 2023. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi nilai Aset tersebut juga turun sebesar Rp0,25 triliun atau minus 0,94 persen (ytd). Hal senada juga terjadi pada nilai Investasi Dana Pensiun di Provinsi Jawa Barat. Per 30 September 2024 nilai Investasi Dana Pensiun sebesar Rp25,36 triliun, turun sebesar Rp0,16 triliun atau minus 0,63 persen (yoy). Apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, nilai Investasi Dana Pensiun juga menurun Rp0,25 triliun atau minus 0,97 persen ytd.
BACA JUGA: OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana
Pada industri Pergadaian, nilai Aset Perusahaan Pergadaian di Provinsi Jawa Barat pada posisi 30 September 2024 tercatat Rp0,18 triliun, tumbuh sebesar Rp4 miliar atau 2,07 persen yoy jika dibandingkan dengan 30 September 2023 sebesar Rp0,17 triliun. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi nilai Pinjaman yang disalurkan juga tumbuh sebesar Rp1,98 triliun atau 20,97 persen (ytd) menjadi Rp9,44 triliun. Senada dengan nilai Pinjaman yang disalurkan Pergadaian secara nasional, di Provinsi Jawa Barat nilai Pinjaman yang disalurkan per 30 September 2024 tumbuh sebesar Rp2,26 triliun atau 24,67 persen (yoy), yaitu dari sebesar Rp9,16 triliun pada 30 September 2023 menjadi sebesar Rp11,42 triliun pada 30 September 2024. Membandingkan dengan kinerja Perusahaan Pergadaian di tingkat nasional, masih terbuka ruang pertumbuhan yang relatif besar untuk nilai Aset dan nilai Pinjaman yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian di Provinsi Jawa Barat.
ada industri Pembiayaan, realisasi Piutang Pembiayaan di Provinsi Jawa Barat per posisi 30 September 2024 mencapai Rp79,79 triliun, tumbuh sebesar Rp6,97 triliun atau 9,57 persen (yoy) dari sebesar Rp72,82 triliun pada September 2023. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi Piutang Pembiayaan tumbuh sebesar Rp5,11 triliun atau 6,84 persen ytd. Kualitas Piutang Pembiayaan di Provinsi Jawa Barat membaik, tercermin dari penurunan rasio NPF dari 3,13 persen di 30 September 2023 menjadi sebesar 3,10 persen di 30 September 2024.
Pada industri Modal Ventura, realisasi Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura di Provinsi Jawa Barat per posisi 30 September 2024 mencapai Rp3,18 triliun, tumbuh sebesar Rp0,14 triliun atau 4,75 persen (yoy) dari Rp3,03 triliun per 30 September 2023. Apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi Pembiayaan Modal Ventura tumbuh sebesar Rp0,17 triliun atau 5,67 persen ytd. Kualitas Pembiayaan Modal Ventura di Provinsi Jawa Barat membaik yang tercermin dari rasio NPF dari sebesar 5,49 persen di 30 September 2023 menjadi sebesar 4,55 persen di 30 September 2024. Apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, rasio NPF tersebut membaik 1,09 persen.
Pada industri Fintech peer-to-peer Lending (P2P), outstanding pinjaman perusahaan fintech posisi 30 September 2024 di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19 triliun, tumbuh sebesar Rp3,57 triliun atau 22,59 persen (yoy) dari Rp16 triliun di akhir September 2023. Bila dibandingkan dengan Desember 2023, outstanding pinjaman P2P tumbuh sebesar Rp2,79 triliun atau 16,81 persen (ytd). Selain itu, kualitas pinjaman P2P di Provinsi Jawa Barat dinilai membaik tercermin dari rasio Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) dari sebesar 3,69 persen di September 2023 menjadi sebesar 2,86 persen di September 2024.
Sementara itu, industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada posisi 30 Juni 2024 menunjukan kinerja yang lebih rendah bila dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Kondisi tersebut tercermin dari nilai Aset, Pinjaman, dan Ekuitas, yang masing-masing menurun sebesar Rp6 miliar (minus 1,76 persen), Rp47 miliar (minus 18,88 persen), dan sebesar Rp2 miliar (minus 1,94 persen). Penurunan kinerja LKM tersebut disebabkan kerugian karena Beban Operasional yang lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Operasional. Kerugian tersebut menggerus Aset dan Ekuitas LKM. Selain itu, terdapat peningkatan rasio NPL di LKM sehingga LKM harus membentuk pencadangan yang lebih besar.
Ke depan, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat akan terus mencermati dinamika perekonomian yang berkembang dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap LJK yang ada di Provinsi Jawa Barat, serta pelindungan kepada konsumen dan masyarakat agar stabilitas sistem keuangan dapat terus terjaga, sembari memastikan kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat terus berkelanjutan.
(Aak)
