Ratusan Pengurus Demokrat Geruduk PN Surabaya, Ada Apa?

Penulis: distopia

demokrat
Ratusan pengurus Partai Demokrat menggelar demonstrai di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya, Rabu (5/4/2023). Demo tersebut berkaitan dengan adanya upaya terbaru dari kubu Moeldoko dkk. pada kasus kudeta Partai Demokrat. (Antara)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

SURABAYA,TM.ID: Ratusan pengurus Partai Demokrat se-Kota Surabaya menggelar demonstrasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (5/4/2023). terkait adanya upaya terbaru dari kubu Moeldoko pada kasus kudeta Partai Demokrat.

“Ini menindaklanjuti instruksi Ketua Umum Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono/AHY) untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi Partai Demokrat kepada Mahkamah Agung melalui PN Surabaya,” kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaedi di PN Surabaya.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa kubu Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan terkait dengan pengesahan AD/ART kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang. Adapun putusan sebelumnya memenangkan pihak Partai Demokrat pimpinan AHY.

Junaedi mengatakan, bahwa secara resmi Partai Demokrat Surabaya melawan dan menolak PK yang diajukan kubu Moeldoko.

“Ini juga dilakukan seluruh DPD dan DPC se-Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, Demokrat Surabaya tetap solid di barisan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan tidak mengakui KLB (kongres luar biasa) di Deli Serdang karena dianggap tidak memenuhi syarat, yaitu persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat serta tidak dihadiri seluruh DPD dan DPC se-Indonesia.

“Kami sudah menang 16–0 karena sudah melewati 16 proses peradilan,” kata Junaedi.

BACA JUGA: KPU Siap Hadapi Gugatan Partai Berkarya di PN Jakpus

Terkait dengan klaim kubu Moeldoko yang menyatakan punya empat bukti baru (novum), Junaedi menyatakan bahwa hal itu merupakan barang bukti lama dan terbukti sudah disidangkan.

Kepada Mahkamah Agung, Junaedi berpesan agar dapat melihat hal ini sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

“Secara legalitas, kepemimpinan AHY adalah legal, hasil kongres yang sah, dan pengurusannya juga disahkan Menkumham,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPC Partai Demokrat Surabaya Indra Wahyudi menduga hal itu ada kaitannya dengan situasi politik. AHY sudah membentuk satu koalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Kami menduga ini adalah bentuk ketidaksetujuan atau pemufakatan agar koalisi itu tidak solid,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, seluruh pengurus DPC, DPAC, dan ranting se-Surabaya melawan dan membuat sebuah aksi damai untuk menunjukkan soliditas, harkat, dan martabat Partai Demokrat Surabaya yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Jaja Mihardja
Aktor Senior Jaja Mihardja Dirawat di HCU, Sang Putri Ungkap Kondisi Terkini
Jam Malam Pelajar - Dok Satpol PP Garut
Operasi Jam Malam Pelajar Berlaku, Satpol PP Garut Dikerahkan!
Potong rambut dan kuku
Apa Hukum Potong Rambut dan Kuku Bagi Orang yang Berkurban?
Stephanie Poetri
Resmi Menikah di LA, Ini Karir Stephanie Poetri
Tentara Yaman
CEK FAKTA: Tentara Yaman Serang Israel
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panter 2024, Lengkap Semua Tipe!

2

Di Balik Keramaian

3

Komitmen Cegah Korupsi, Inspektorat: Pemkab Bandung Bangun Pemerintahan Bersih, Transparan dan Berorientasi Pelayanan Publik

4

19 Korban Berhasil Dievakuasi, Tim Gabungan Hadapi Kendala Longsor Susulan Gunung Kuda Cirebon

5

Penjaga Roda Terakhir
Headline
ukuran rumah bersubsidi diperkecil
Duh, Ukuran Rumah Subsidi Akan Diperkecil?
sekolah jam 6 pagi
LPA Jabar Soroti Kebijakan Anak Sekolah Masuk jam 6 Pagi
Truk Fuso Tubruk Gerbang Tol Ciawi 2 Bogor
Truk Fuso Tubruk Gerbang Tol Ciawi 2 Bogor
PBB PHK Massal
Efisiensi Anggaran, PBB Bakal PHK Massal 6.900 Karyawan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.