QRIS Perkuat Ekonomi, Politisi Demokrat Sebut AS Tidak Bisa Ikut Campur

Penulis: Budi

QRIS Tidak Lagi Gratis Ini Alasannya 10-7-2023
(Gambar )
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyikapi intervensi Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional atau populer QRIS ( Responde Code Indonesian Standard).

AS menilai arah kebijakan sistem pembayaran dan pengembangan QRIS menunjukkan kecenderungan protektif dan semakin tertutup terhadap pelaku usaha global.

Jansen menyampaikan pentingnya menjaga dan mempertahankan QRIS sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi nasional.

Dia menilai transaksi domestik adalah urusan internal Indonesia yang tak pantas dicampuri pihak asing.

“Jadi tidak pantas negara lain ikut campur,” kata Jansen dikutip melalui akun X miliknya, Selasa (22/4/2025).

Jansen menjelaskan QRIS yang saat ini telah menjangkau hingga ke pelosok kabupaten, harus dipertahankan sebagai tulang punggung sistem transaksi nontunai nasional.

Menurut dia, keberadaan QRIS sangat vital, khususnya bagi sektor ritel,UMKM, dan Transaksi harian bernilai kecil hingga menengah.

Dia mengungkapkan sistem ini menjadi penopang utama konsumsi masyarakat,yang sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

“Soal ini diganggu bisa roboh kita,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan dat Bank Indonesia, hingga Oktober 2024 terdapat 54,1 juta pengguna QRIS dengan 34,7 juta merchant, Mayoritas adalah pelaku UMKM.

BACA JUGA:

QRIS Dapat Sorotan AS, Netizen Indonesia Balik Serukan Kedaulatan Digital

Sepanjang 2023,volume transaksi QRIS mencapai 1,7 miliar transaksi dengan nilai Rp 204,8 triliun.Tren ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menjanjikan.

” Jadi mari kita jaga dan pertahankan kedaulatan transaksi dan ekonomi dalam negeri kita dengan mempertahankan QRIS ini,” bebernya.

Amerika Serikat (AS) mengkritik kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran berbasis QR nasional atau QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard).

Diketahui kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2015 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

Dalam laporan tersebut, AS menyoroti kurangnya keterlibatan pihak internasional, khususnya pelaku usaha asal Paman Sam, dalam proses penyusunan kebijakan QRIS.

(Agus/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Tambang Nikel Raja Ampat
Empat Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Langgar Aturan Lingkungan Hidup
Jamaah Terlantar
Kacau! Ribuan Jamaah Terlantar Menuju Arafah, Warga Ngadu ke Pemerintah
Real Madrid
Real Madrid Hampir Gaet Bintang Muda 45 Juta Euro dari River Plate, Siapa Dia?
Sapi Kurban Prabowo di Cirebon
KDM Antarkan Sapi Kurban Titipan Presiden Prabowo di Desa Bobos Cirebon
Kris-Moutinho-UFC-264
Kris Moutinho Kembali, Siap Hentikan Laju Tak Terkalahkan Malkolm Wellmaker
Berita Lainnya

1

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas Raih Juara di Ajang Padjadjaran Public Relations Fair (PPRF) 2025

2

Pengabdian Kepada Masyarakat – UNIBI TALK: Storytelling sebagai Cara Membentuk Personal Branding yang Autentik dan Konsisten Melalui Media Sosial Instagram

3

Legislator Kritik Keras Penambangan Nikel Raja Ampat Papua Barat Daya, Melanggar Regulasi!

4

Sejarah Kelam Jam Malam, dari Abad Kegelapan hingga Era Dedi Mulyadi

5

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs China Selain Yalla Shoot
Headline
Presiden Prabowo Subianto Serahkan Sapi untuk Masjid Al Ukhuwah Bandung
Presiden Prabowo Subianto Serahkan Sapi 1,2 Ton untuk Masjid Al Ukhuwah Bandung
Prabowo Bersyukur Timnas Indonesia Kalahkan China
Bersyukur Timnas Indonesia Kalahkan China, Prabowo Berharap Bisa Berlaga di Piala Dunia
Spanyol
Menang Dramatis 5-4 atas Prancis, Spanyol Melaju ke Final UEFA Nations League 2025
Tambang Nikel Raja Ampat, KLH Temukan Pelanggaran Aturan Lingkungan
Tambang Nikel Raja Ampat, KLH Temukan Pelanggaran Aturan Lingkungan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.