JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyikapi intervensi Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional atau populer QRIS ( Responde Code Indonesian Standard).
AS menilai arah kebijakan sistem pembayaran dan pengembangan QRIS menunjukkan kecenderungan protektif dan semakin tertutup terhadap pelaku usaha global.
Jansen menyampaikan pentingnya menjaga dan mempertahankan QRIS sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi nasional.
Dia menilai transaksi domestik adalah urusan internal Indonesia yang tak pantas dicampuri pihak asing.
“Jadi tidak pantas negara lain ikut campur,” kata Jansen dikutip melalui akun X miliknya, Selasa (22/4/2025).
Jansen menjelaskan QRIS yang saat ini telah menjangkau hingga ke pelosok kabupaten, harus dipertahankan sebagai tulang punggung sistem transaksi nontunai nasional.
Menurut dia, keberadaan QRIS sangat vital, khususnya bagi sektor ritel,UMKM, dan Transaksi harian bernilai kecil hingga menengah.
Dia mengungkapkan sistem ini menjadi penopang utama konsumsi masyarakat,yang sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Soal ini diganggu bisa roboh kita,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan dat Bank Indonesia, hingga Oktober 2024 terdapat 54,1 juta pengguna QRIS dengan 34,7 juta merchant, Mayoritas adalah pelaku UMKM.
BACA JUGA:
QRIS Dapat Sorotan AS, Netizen Indonesia Balik Serukan Kedaulatan Digital
Sepanjang 2023,volume transaksi QRIS mencapai 1,7 miliar transaksi dengan nilai Rp 204,8 triliun.Tren ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menjanjikan.
” Jadi mari kita jaga dan pertahankan kedaulatan transaksi dan ekonomi dalam negeri kita dengan mempertahankan QRIS ini,” bebernya.
Amerika Serikat (AS) mengkritik kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran berbasis QR nasional atau QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard).
Diketahui kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2015 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
Dalam laporan tersebut, AS menyoroti kurangnya keterlibatan pihak internasional, khususnya pelaku usaha asal Paman Sam, dalam proses penyusunan kebijakan QRIS.
(Agus/Budis)
