Puan Sebut KUHP Langkah Besar Reformasi Hukum Pidana Indonesia

Puan: Pengesahan RKUHP langkah besar reformasi hukum pidana Indonesia. (web)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) langkah besar dalam reformasi hukum pidana Indonesia.

“Penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis,” kata Puan saat Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis(15/12/2022).

Dia mengatakan, bahwa diskusi terhadap perubahan KUHP sendiri telah berjalan selama 59 tahun. Untuk itu, ia menyebut RKUHP merupakan salah satu RUU yang sangat strategis yang berhasil disahkan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.

BACA JUGA: OTT di Surabaya, KPK Amankan Wakil Ketua DPRD Jatim

RKUHP, kata dia, merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.

“Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang KUHP,” kata dia, melansir Antara.

Puan mengatakan, DPR RI dan Pemerintah telah berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan.

Oleh karena itu, ujarnya lagi, apabila KUHP yang telah disahkan belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, maka ia mempersilakan masyarakat menempuh jalan konstitusional untuk menguji apakah substansi KUHP selaras dengan konstitusi negara.

“Review itu hanya bisa dilakukan nanti di MK, kalau nanti ada perubahan pun itu tentu saja harus dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa sosialisasi penting sekali untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada salah pemahaman terkait isi, arti, hingga substansi dari KUHP baru.

Puan juga menyebut masih terdapat tiga tahun masa transisi untuk pemberlakuan KUHP yang baru akan berlaku efektif pada 2025.

“Masih ada waktu untuk bisa sama-sama menyelaraskan persamaan pandangan terkait dengan hal-hal yang saat ini masih belum kita sama-sama misalnya bisa pahami,” kata Puan.

(Agung)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
DJI Avata2
DJI Avata 2: Drone FPV Terbaru Resolusi Capai 12 megapixel
Razer Kishi Ultra
Razer Kishi Ultra, Controller Anyar dengan Fungsi Universal
Lenovo Chromebox Micro
Lenovo Rilis Chromebox Micro, Mini PC dengan ChromeOS
Apple Hapus WhatsApp
Apple Hapus WhatsApp, Threads dari App Store di Tiongkok
PELANTIKAN KEPALA DAERAH
Lantik 3 Pj Kepala Daerah, Bey: Kita Adalah Pelayan Masyarakat
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Jangan Pakai Yalla Shoot! Ini 5 Situs Live Streaming Legal

3

Cara Menggunakan Yalla Shoot, Situs Live Streaming Gratis!

4

Mahasiswa Pasca Sarjana ISBI Bandung di Desa Slangit

5

Mengenal Nekrofilia, Dugaan Kelainan Mental Tokoh Adil di film Siksa Kubur
Headline
Pemkot Bandung Buktikan Kesiapan saat Lebaran Kemarin
Pemkot Bandung Buktikan Kesiapan saat Lebaran Kemarin, Tidak Ada Kecelakaan!
Persib Bungkam Pesibaya
David da Silva Menggila, Persib Bungkam Pesebaya Surabaya
Kepolisian Pulangkan Ratusan Suporter Persebaya
Kepolisian Pulangkan Ratusan Suporter Persebaya Yang Nekat Datang ke SJH
Dekranasda Kota Bandung Siap Bantu UMKM Naik Kelas
Dekranasda Kota Bandung Siap Bantu UMKM Naik Kelas