BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan memberikan kompensasi bagi 336 juru parkir (jukir) yang terdampak pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik strategis kota. Setiap jukir akan menerima kompensasi setara Upah Minimum Regional (UMR) selama enam bulan.
Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, kompensasi tersebut diberikan karena para jukir kehilangan lokasi kerja akibat area parkir mereka dialihfungsikan menjadi jalur BRT.
“Ada sekitar 336 juru parkir yang terdampak. Mereka akan mendapatkan kompensasi selama enam bulan sesuai besaran UMR,” kata Erwin di Balai Kota Bandung, Kamis (30/10/2025).
Erwin menjelaskan, saat ini Pemkot Bandung masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait jadwal sosialisasi proyek serta daftar penerima kompensasi.
“Terakhir kami rapat di Balai Kota bersama Kemenhub dan Dinas UMKM. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari pusat untuk sosialisasi dan pelaksanaan teknisnya,” ucapnya.
Erwin menambahkan, pencairan dana kompensasi baru dapat dilakukan setelah Keputusan Wali Kota (Kepwal) diterbitkan dan memuat nama-nama penerima.
“Kalau Kepwal sudah turun, jukir sudah tidak lagi beroperasi di titik terdampak karena lokasi itu akan digunakan untuk jalur BRT,” jelasnya.
Berbeda dengan jukir, pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak proyek BRT tidak akan menerima kompensasi uang. Hal itu, kata Erwin, karena tidak ada dasar hukum dalam peraturan daerah yang mengatur pemberian ganti rugi bagi PKL.
“PKL tidak mendapatkan kompensasi karena di perda tidak diatur. Namun kami akan tetap mencari solusi agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.
Erwin menyebut, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan World Bank dan Kemenhub untuk menyiapkan relokasi bagi para PKL terdampak secara manusiawi dan berkelanjutan.
“Kami tidak ingin ada yang dirugikan. Prinsipnya, kita akan memanusiakan manusia dengan menata dan merelokasi para PKL ke lokasi yang lebih layak,” ujarnya.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Dorong Percepatan Pembangunan BRT
Berdasarkan data sementara, jumlah PKL terdampak saat ini berkisar 280 hingga 300 orang, turun dari perkiraan awal sebanyak 1.500 pedagang. Namun, angka tersebut masih bisa berubah karena banyak PKL yang bersifat tidak menetap.
“Datanya fluktuatif karena PKL berpindah-pindah tempat. Jadi, kami terus lakukan pendataan agar penanganannya tepat,” ungkapnya.
Pembangunan BRT tahap awal akan difokuskan di depo Cicaheum dan Leuwipanjang, dua titik utama yang menjadi pusat operasional transportasi massal tersebut.
Erwin memastikan, Pemkot Bandung telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan potensi kemacetan selama proses pembangunan, termasuk rekayasa lalu lintas dan sistem pengerjaan bertahap.
“Kita sudah atur dari sisi rekayasa jalur. Pembangunannya dilakukan bertahap, jadi kendaraan tetap bisa melintas,” katanya
Menurutnya, kehadiran BRT merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan sekaligus memperbaiki sistem transportasi publik di Kota Bandung.
“Fokus pertama di Cicaheum dan Leuwipanjang. BRT ini menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan kendaraan dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal,” pungkasnya.
(Kyy/Budis)
