JAKARTA, TEROPONGEMDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp60 juta per unit untuk membantu para pengungsi membangun kembali rumah mereka yang rusak parah hingga hancur akibat banjir bandang dan longsor.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran Rp60 juta per rumah untuk membangun kembali hunian warga yang rusak berat hingga hancur akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menerima laporan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa jumlah rumah terdampak mencapai 37.546 unit.
“Per hari ini, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah, baik rusak berat—termasuk yang hilang tersapu banjir—rusak sedang, maupun rusak ringan,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, bahwa pendataan masih berjalan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Suharyanto juga mengusulkan agar hunian sementara dibangun oleh personel TNI-Polri, sedangkan hunian tetap ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Suharyanto menegaskan bahwa warga yang rumahnya rusak tetapi tidak perlu relokasi akan tetap mendapat perbaikan.
“Bagi warga yang tidak pindah, namun rumahnya rusak, kami akan perbaiki melalui satgas BNPB,” ucapnya.
Baca Juga:
Utang KUR Petani Aceh Dihapus! Prabowo Pastikan Perlindungan Korban Banjir
Terlalu Merusak, Pemerintah Bekukan Tambang dan PLTA Batang Toru!
Mengenai anggaran Rp60 juta per unit hunian tetap, Presiden Prabowo meminta kepastian.
“Ini hunian tetap anggaran Rp60 juta cukup?” tanya Presiden.
Suharyanto menjawab bahwa anggaran tersebut selama ini memadai.
“Selama ini cukup, tetapi kalau Bapak Presiden ingin menambahkan, kami lebih senang,” katanya.
BNPB juga memastikan bahwa bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menghindari penyalahgunaan.
“Penerima bisa menambah biaya sendiri jika ingin memperluas, tetapi kami tidak memberikannya dalam bentuk uang karena khawatir dipakai untuk hal lain,” jelas Kepala BNPB.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo meminta agar perhitungan dilakukan ulang dengan mempertimbangkan perubahan harga.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” tegas Presiden.
Selain hunian tetap, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp30 juta untuk pembangunan hunian sementara. Unit tersebut akan dibangun berukuran 36 meter persegi, dilengkapi kamar, fasilitas MCK, dan ruang pendukung lain. Hunian sementara ini akan dikerjakan secara langsung oleh satgas TNI-Polri di lapangan.
(Dist)
