JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, setelah meredanya aksi demonstrasi yang sempat berlangsung masif di beberapa daerah.
Kepala BIN, Muhammad Herindra, tiba di Istana sekitar pukul 13.00 WIB dengan mengenakan batik berwarna cokelat dan terlihat membawa beberapa dokumen di tangannya.
“Tentunya, ada informasi yang harus saya sampaikan kepada Presiden. Itu saja,” kata Herindra melansir Antara, Kamis (04/09/2025).
Diketahui, Kepala Bappisus, Aries Marsudiyanto, juga hadir di lokasi lebih dini, sekitar pukul 12.30 WIB. Ia hadir dengan berpakaian kemeja putih dan celana hitam, serta langsung berjalan cepat usai memberikan pernyataan singkat kepada awak media di sekitar area Pilar Istana.
“Ya tentunya lah, dengan perkembangan dinamika saat ini. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu. Karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju,” ujarnya saat ditanya alasan kehadirannya di Istana.
BACA JUGA:
Aliansi Buruh Demo di Patung Kuda Hari Ini, Gebrak Usung 5 Tuntutan Prioritas!
BEM SI Gelar Demo”Selamatkan Indonesia di DPR, Usung 17+8 Tuntutan Rakyat!
Aries juga menyampaikan bahwa kondisi keamanan nasional pasca-demonstrasi yang sempat memanas, kini telah berhasil dikendalikan.
Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa pemerintah dan DPR akan menggelar pertemuan dengan perwakilan organisasi mahasiswa pada hari yang sama. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi dan tuntutan yang muncul dari aksi-aksi demonstrasi yang telah berlangsung.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah penting, mengingat sejumlah tuntutan mahasiswa berada di luar wewenang parlemen, sehingga diperlukan pembahasan bersama dengan pihak pemerintah.
Sebelumnya, mahasiswa telah menyampaikan sejumlah tuntutan di DPR, mulai dari jaminan demokrasi dan supremasi sipil, pembentukan tim investigasi kerusuhan, penghentian fasilitas dan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
(Saepul)
