JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar potensi kenaikan biaya haji 2026 akibat konflik geopolitik di Timur Tengah tidak dibebankan kepada jemaah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4). Ia mengatakan pemerintah telah membahas kondisi terbaru penyelenggaraan ibadah haji dalam rapat terbatas bersama Presiden.
“Pemerintah sudah mulai membahas ini dalam rapat terbatas beberapa hari lalu yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji,” ujar Irfan.
Potensi Kenaikan Hingga 50 Persen
Dalam paparannya, Irfan mengungkapkan potensi kenaikan biaya haji 2026 cukup signifikan. Jika terjadi perubahan rute penerbangan, biaya bisa melonjak lebih dari 50 persen, dari Rp33,5 juta menjadi sekitar Rp50,8 juta per jemaah.
Sementara itu, tanpa perubahan rute, kenaikan diperkirakan mencapai 39,85 persen atau menjadi Rp46,9 juta per jemaah.
Lonjakan biaya tersebut dipicu oleh kenaikan harga avtur dunia yang terdampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Maskapai Ajukan Penyesuaian Biaya
Maskapai nasional Garuda Indonesia telah mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah dengan asumsi harga avtur 116 dolar AS sen per liter.
Sementara itu, Saudi Airlines mengajukan tambahan biaya sebesar 480 dolar AS per jemaah dengan asumsi harga avtur 137,4 dolar AS sen per liter.
Baca Juga:
Jadwal Lengkap Haji 2026: Berangkat 22 April, Biaya Resmi Rp87,4 Juta
Belum Ada Status Force Majeure
Irfan menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kondisi force majeure, baik dari pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi, yang menjadi dasar penyesuaian biaya dalam kontrak penerbangan.
“Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak maskapai diatur klausul force majeure yang memberikan ruang penyesuaian. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait hal tersebut,” jelasnya.
Tekanan Geopolitik Global
Ia menambahkan penyelenggaraan haji 2026 berada dalam tekanan situasi global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan efisiensi agar pembiayaan tetap terjaga.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi,” kata Irfan.
Pemerintah pun memastikan akan terus mencari solusi agar kenaikan biaya tidak memberatkan jemaah, sejalan dengan arahan Presiden.
