BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Angka kelahiran di negara Jepang capai titik terendah dalam sejarah, yatu hanya 730.000 kelahiran per tahun, sementara angka kematian melonjak hingga 1,58 juta. Populasi yang semakin menurun ini menjadi ancaman serius bagi negara Jepang.
Rendahnya tingkat kesuburan di Jepang juga dipengaruhi oleh menurunnya jumlah pernikahan, yang saat ini berada di bawah angka ideal untuk mempertahankan populasi, yaitu 2,1.
Kementerian Luar Negeri Jepang memperingatkan, negara ini hanya memiliki waktu hingga sekitar tahun 2030 untuk membalikkan tren ini sebelum dampaknya menjadi tidak terhindarkan. Jika tidak ada perubahan signifikan, populasi Jepang yang saat ini berjumlah sekitar 125 juta jiwa diprediksi akan menyusut menjadi 87 juta pada tahun 2070. Dalam periode yang sama, proporsi penduduk lanjut usia berusia 65 tahun ke atas diperkirakan meningkat hingga mencapai 40 persen dari total populasi.
Direktur Pusat Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Lansia Universitas Tohoku, Hiroshi Yoshida, menekankan pentingnya menghentikan tren penurunan kelahiran.
“Selama angka kelahiran terus menurun, ‘jam populasi’ tidak akan pernah bergerak mundur. Jepang bisa menjadi negara pertama yang punah akibat rendahnya angka kelahiran. Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dan lansia untuk tetap produktif serta membangun masyarakat inklusif di mana semua orang dapat berperan aktif,” ujar Yoshida mengutip Newsweek, Minggu (12/1/2024).
Strategi Pemerintah Jepang
Dalam pidatonya di parlemen pada Oktober 2024, Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengungkapkan bahwa kebahagiaan keluarga dengan anak kecil menjadi kunci dalam mengatasi krisis populasi.
“Kami berkomitmen untuk melanjutkan Strategi Masa Depan Anak-Anak dengan mendorong reformasi dalam praktik kerja, seperti memperluas pengaturan kerja paruh waktu, menerapkan sistem interval kerja untuk memastikan keseimbangan hidup, serta mengubah pola pikir masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Pemerintah Jepang juga terus memperkuat kebijakan pro-natalis dengan alokasi anggaran besar. Dalam tiga tahun mendatang, sekitar 3,6 triliun yen (setara 367 triliun rupiah) akan diinvestasikan untuk meningkatkan tunjangan anak, perawatan anak, dan dukungan pendidikan. Langkah ini bertujuan mendorong keluarga agar merasa lebih nyaman memiliki anak.
Selain itu, Jepang mulai melonggarkan kebijakan imigrasi yang sebelumnya sangat ketat. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi penurunan tenaga kerja di berbagai sektor utama seperti perawatan lansia dan manufaktur. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat melipatgandakan jumlah tenaga kerja asing pada tahun 2040, sekaligus memungkinkan pekerja asing tinggal lebih lama dan membawa keluarga mereka.
BACA JUGA: Lansia di Indonesia Punya Potensi Meninggal dalam Kesepian?
Krisis populasi yang dihadapi Jepang bukan hanya persoalan demografi, tetapi juga mencakup isu sosial dan ekonomi yang kompleks. Namun, dengan implementasi kebijakan yang tepat dan dukungan masyarakat, ada harapan bahwa tren ini dapat dibalik.
Pemerintah Jepang optimis, dengan menciptakan lingkungan yang ramah bagi keluarga dan tenaga kerja, mereka dapat mencegah dampak terburuk dari penurunan populasi. Saat ini, perhatian dunia tertuju pada Jepang untuk melihat bagaimana negara ini mengatasi tantangan besar terkait populasi yang semakin menurun.
(Virdiya/Usk)
