BANDUNG, TM.ID: Beberapa waktu lalu, hangat perbincangan, desakan tentang penghapusan wisuda tingkat PAUD hingga SMA.
Keluhan ini pun tersampaikan langsung lewat kolom komentar Instagram Mendikbudristek, Nadiem Makarim.
“Assalamu’alaikum.. Tolong kebijakan Pak menteri tentang penomena Wisuda TK/PAUD. SD. SMP. SMA/SMK. yang biayanya bukan murah dan wajib dibayar. Sehingga memberatkan orangtua murid,” tulis akun @syafridacupid.
“Belum orangtua punya anak 2 atau 3 anak yg wisuda bersamaan. Setelah lulus dan masuk sekolah biaya lagi. Tolong kebijakan nya Pak. Jangan wisuda ini membuat orangtua terlilit hutang dan terancam anak putus sekolah,” lanjutnya.
Pemilik akun @arifin_olif juga menyampaikan keberatannya atas seremoni wisuda level PAUD-SMA tersebut.
Ia meminta Menteri Nadiem untuk menghapuskan kebijakan sekolah yang tak penting itu.
“Pak Nadiem, sekarang ini di kebanyakan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA mengadakan wisuda untuk kelulusan, tolong Pak untuk mengambil kebijakan agar diberi larangan supaya tidak memberatkan biaya org tua karena didalam acara tsb org tua mengeluarkan uang untuk sewa toga, make up, sewa gedung, beli buket, dan lainnya sedangkan masih harus memikirkan biaya pendaftaran dan persiapan sekolah selanjutnya. besar harapan kami pak Nadiem mau membantu 🙏 terimakasih pak sebelumnya salam dari saya,” kata akun @arifin_olif.
BACA JUGA: Wisuda TK-SMA Ramai Dihujat, Sekolah di Kulonprogo Nekat Gelar Wisudaan
Haruskah Nadiem Makarim Menyikapi Fenomena ini?
Menurut Ketua Kampus Guru Cikal, Marsaria Primadona mengatakan, perayaan atau seremonial seperti itu memang tidaklah masalah.
Akan tetapi, harus lakukanlah dengan cara yang lebih baik. Beberapa anjuran aktivitas sebagai bentuk perayaan, yakni refleksi dan evaluasi diri.
“Itu sih sebenarnya yang lebih penting daripada perayaan graduation-graduation yang pakai toga, pakai jubah belaka. Jadinya hanya seremonial belaka, harusnya ada refleksinya, evaluasi diri, gimana untuk target selanjutnya, kayak gitu,” jelas Marsaria.
Pendidik yang akrab disapa Prima ini menuturkan, orang tua bisa langsung menyalurkan aspirasinya ke sekolah terkait, lalu kepada dinas pendidikan setempat.
Menteri Nadiem, kata Prima, perlu turu tangan, sebab tidak semua sekolah menyelenggarakan pesta kelulusan yang banyak dikeluhkan para orang tua.
“Urgensinya itu lebih banyak hal-hal lain dibanding ngurusin pesta kelulusan. Tapi wajar banget orang tua akhirnya minta menteri turun karena pasti tahu banget banyak sekolah yang enggak terbuka dengan masukan,” terang Pima.
“Kalau menurut saya sih sebelum ke Pak Menteri kan ada pertama sekolahnya, kedua dinas kabupatennya atau provinsinya. Gitu aja dulu yang diusahakan oleh orang tua murid,” Prima menambahkan.
Kelulusan Boleh Dirayakan
Prima melanjutkan, wisuda merupakan kegiatan sekolah dalam rangka merayakan hasil pembelajaran dan proses belajar murid. Meski begitu, ada saja sekolah yang merayakannya berlebihan.
“Misalnya TK aja graduation-nya harus beli toga lah, harus pakai baju yang pake toga lah, terus ada pemotretannya segala macam, terus jadi ada biaya tambahan dan itu tidak murah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, prima, bagi orang tua yang tak memiliki dana lebih pasti akan memprotes. Orang tua dengan finansial menengah ke bawah akan memprotes, karena karena harus membayar berbagai hal selain wisuda.
“Ini menuai protes karena dari kelas kecil udah dirayakannya berlebihan padahal kalau yang namanya lulus sekolah itu kan SMA aja ke kuliah,” katanya melansir Detik, Minggu (18/6/2023).
(Saepul)
