BANDUNG,TM.ID: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak rencana rencana penerapan “migrasi sukarela” untuk warga Palestina yang ada di Gaza. Hal itu dilaporkan oleh media Israel.
PM Israel ‘mengusir’ warga Palestina dari Gaza untuk pindah ke negara-negara lain.
Mengutip dari harian Israel Hayom, Netanyahu mengeluarkan pernyataan itu dalam sidang parlemen tertutup khusus bagi para anggota parlemen Partai Likud yang berkuasa.
BACA JUGA: Kota Tulkarem dan Kamp Pengungsi Nour Shams di Tepi Barat Palestina di Serbu Israel
“Persoalan kita adalah negara-negara yang mau menerima (warga Gaza). Kita sedang mengusahakannya,” jelas Netanyahu, dikutip Selasa (26/12/2023).
Dalam sidang tersebut, Danny Danon dari Partai Likud mengatakan ada negara-negara yang sebenarnya mengangkat isu itu, termasuk Menteri Imigrasi Kanada, Marc Miller dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley yang kini sedang mengikuti proses penjaringan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik.
Danon melanjutkan, Israel harus membentuk komite dalam menindaklanjuti isu itu untuk memastikan semua orang yang ingin pindah ke negara ketiga dapat melakukannya.
Dalam beberapa kali kesmepatan, Amerika Serikat, negara-negara Arab dan Eropa telah menyuarakan penolakan tegas atas segala bentuk “migrasi paksa” kepada warga Palestina yang tinggal di Gaza.
Otoritas Palestina dan Hamas sejauh ini belum memberikan tanggapan soal pernyataan dari PM Israel. Penjajahan Israel menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas di tanggal 7 Oktober kemarin. Serangan yang dilakukan oleh militer zionis itu menewaskan 20.700 warga Palestina, dengan sebagian besar wanita dan anak-anak.
Termasuk warga sipil yang luka sebanyak 54.536 orang. Sebanyak 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.
BACA JUGA: Terseret Boikot dan Pro Israel, Danone Langsung Donasi untuk Palestina
Serangan gencar Israel sudah menyebabkan kehancuran yang ada di Gaza. Setengah dari perumahan di wilayah pesisir tersebut mengalami rusak atau hancur. Hampir dua juta orang mengungsi dari wilayah padat penduduk, saat Israel memboikot makanan dan air bersih.